DPRD Kabupaten Cirebon Soroti Kunjungan Pasien RSUD Arjawinangun, BOR Hanya 52 Persen

INILAHKORAN.ID - Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti penurunan jumlah kunjungan pasien di RSUD Arjawinangun yang berdampak pada menurunnya pendapatan rumah sakit. 

Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Khanafi mengatakan, rendahnya tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) menjadi salah satu indikator yang menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan layanan rumah sakit.

"BOR RSUD Arjawinangun saat ini hanya sekitar 52 persen. Selain itu, rata-rata tempat tidur kosong selama empat hari sebelum kembali terisi. Kondisi ini tentu berdampak terhadap pendapatan rumah sakit," ujar Khanafi, Senin 6 Juli 2026.

Dia menjelaskan, rendahnya jumlah pasien rawat inap dipengaruhi oleh meningkatnya persaingan dengan rumah sakit swasta di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Menurutnya, saat ini terdapat sekitar sembilan hingga sebelas rumah sakit swasta yang menjadi pilihan masyarakat.

Selain faktor persaingan, Khanafi juga menyoroti mekanisme rujukan BPJS Kesehatan yang dinilai ikut memengaruhi jumlah pasien yang masuk ke RSUD Arjawinangun. Sebagai rumah sakit tipe B, RSUD Arjawinangun disebut baru muncul dalam sistem rujukan sekitar pukul 10.00 WIB, sehingga banyak pasien lebih dahulu dirujuk ke rumah sakit tipe C.

"Mekanisme rujukan BPJS ini juga perlu dievaluasi. RSUD Arjawinangun baru muncul dalam sistem sekitar pukul 10 pagi, sehingga pasien lebih dulu dirujuk ke rumah sakit tipe C. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah kunjungan pasien," katanya.

Komisi IV berharap, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi manajemen RSUD Arjawinangun bersama pihak terkait. Evaluasi diperlukan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, mendongkrak jumlah kunjungan pasien, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

"Harapan kami, persoalan ini segera dievaluasi agar kunjungan pasien meningkat dan kualitas pelayanan RSUD Arjawinangun kepada masyarakat semakin optimal," ujar Khanafi.

Dia menambahkan,  penurunan pendapatan RSUD Arjawinangun menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. DPRD menilai upaya perbaikan layanan dan penguatan sistem rujukan menjadi langkah penting agar kinerja rumah sakit daerah tersebut dapat kembali meningkat.

"Penurunan pendapatan ini menjadi perhatian kami. Karena itu, pelayanan harus terus ditingkatkan dan sistem rujukan perlu dievaluasi agar RSUD Arjawinangun bisa kembali meningkatkan jumlah kunjungan pasien dan pendapatannya," pungkasnya.