DPRD Kota Bandung Minta Opsi Kerja Sama Diperluas soal Pengelolaan Sampah

INILAHKORAN.ID - Kota Bandung kembali menghadapi sorotan serius dalam pengelolaan sampah, setelah keterbatasan kapasitas dan pola operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti dinilai semakin membebani sistem persampahan kota.

DPRD Kota Bandung, mendorong pemerintah kota untuk tidak bergantung pada satu skema kerja sama dalam penanganan sampah dan segera mencari alternatif lain yang lebih berkelanjutan.

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi menilai, ketergantungan terhadap satu lokasi pembuangan akhir maupun satu bentuk kerja sama berpotensi menimbulkan kerentanan dalam sistem pengelolaan sampah.

“Kalau ada peluang lain, harus bisa dimanfaatkan karena tidak bisa hanya mengandalkan satu kerja sama saja," kata Asep Mulyadi, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, saat ini salah satu persoalan yang memperburuk kondisi adalah pembatasan jadwal pembuangan sampah ke TPA Sarimukti yang hanya beroperasi pada hari Senin hingga Kamis.

Kondisi tersebut, membuat beban pengangkutan dan penumpukan sampah di wilayah kota menjadi lebih tinggi pada hari-hari tertentu.

Asep menjelaskan, situasi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pengelolaan sampah dari hulu.
Pihaknya menekankan, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga melalui pemilahan dan pengolahan sederhana.

“sampah ini menjadi masalah karena TPA Sarimukti ditutup hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi kita hanya bisa membuang sampah Senin sampai Kamis. Sehingga kita harus mendorong semua pihak, termasuk saya sebagai bagian dari masyarakat untuk bisa mengolah sampah dari rumah masing-masing,” ucapnya.

Di sisi lain kata dia, pemerintah pusat bersama daerah tengah mendorong program Pengolahan sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai salah satu solusi jangka panjang.

Namun pihaknya menilai, program tersebut masih membutuhkan waktu untuk benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal di Kota Bandung.

"Sambil menunggu realisasi program berskala besar tersebut, pemerintah kota perlu tetap membuka opsi lain dalam pengelolaan sampah termasuk kemungkinan kerja sama alternatif dengan berbagai pihak," ujar dia.***