DPRD Kota Bogor Bakal Panggil Pemkot Bogor Terkait Pascabencana 

Kasus bencana alam yang terjadi selama beberapa pekan terakhir mengundang perhatian DPRD Kota Bogor. Para legislator akan memanggil Pemkot Bogor sebagai penanggung jawab pascabencana. 

DPRD Kota Bogor Bakal Panggil Pemkot Bogor Terkait Pascabencana 
Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto mengatakan, pada rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) itu intervensi keberpihakan kaitan pascabencana belum maksimal. Diketahui, hal itu berkaitan dengan penanganan pascabencana pada 37 titik bencana alam yang terjadi awal pekan ini.

INILAHKORAN, Bogor - Kasus bencana alam yang terjadi selama beberapa pekan terakhir mengundang perhatian DPRD Kota Bogor. Para legislator akan memanggil Pemkot Bogor sebagai penanggung jawab pascabencana

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Iwan Iswanto mengatakan, pada rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) itu intervensi keberpihakan kaitan pascabencana belum maksimal. Diketahui, hal itu berkaitan dengan penanganan pascabencana pada 37 titik bencana alam yang terjadi awal pekan ini.

"Ya, kami akan panggil sejauh mana progres ke depan ketika bicara kebencanaan pascabencana bisa lebih maksimal, langsung ditangani," kata Iwan, Senin 5 September 2022.

Baca Juga : Sidang Lanjutan Dugaan Suap untuk BPK di PN Bandung, Ade Yasin Bantah Perintahkan Mengumpulkan Uang

Iwan memaparkan, anggaran untuk bencana alam melalui pos biaya tidak terduga (BTT) di Kota Bogor cukup besar. Hanya saja keberpihakan anggarannya sendiri belum maksimal.

"Iya kaitan ini sumbernya dana itu di BTT. Anggaran murni itu sekitar Rp41 miliar. Tetapi hanya terpakai Rp3,7 miliar untuk bantuan sosial tidak terduga (BSTT) rumah tidak layak huni (RTLH). Sisanya nggak jelas," tuturnya.

Iwan membeberkan, seharusnya BSTT ini menjadi intervensi kegiatan pascabencana. Misal pada banjir dilakukan normalisasi, pada tanah longsor dibuat tebing penahan tanah (TPT).

Baca Juga : Wamen BUMN Kunjungi Puncak, dari Vaksinasi Penyandang Dissabilitas Hingga Jajal Mobil Komodo Adventure

"Disisi lain, kami akan coba berdiskusi dengan dinas terkait supaya bisa memangkas birokrasi agar ada percepatan. Terutama pada infrastruktur. Seperti pada kebencanaan harus dipahami mana data rawan bencana dan penanganan pascabencana yang paling penting. Ini penting untuk intervensi bahwasanya pascabencana masyarakat menunggu dan ini momen yang tepat pemerintah bisa hadir untuk di wilayah," terangnya.

Halaman :


Editor : Doni Ramdhani