Dugaan Kebocoran Data Wajib Pajak, DJP Kontak Kemenkominfo, BSSN, dan Polri

INILAHKORAN, Jakarta - Terkait dugaan adanya kebocoran data wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah cepat. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan, hal itu merupakan umpan balik bagi DJP dalam menjalankan fungsi sebagai pengumpul penerimaan negara.

“Terhadap dugaan kebocoran data wajib pajak ini, DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dan Polri untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Dwi, belum lama ini.

Menurutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disampaikan data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP. Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Meski demikian, berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data wajib pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data wajib pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness.

DJP mengimbau agar para wajib pajak untuk turut menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan menghindari baik mengakses tautan maupun mengunduh file mencurigakan agar terhindar dari pencurian data.***