Dugaan Praktek Monopoli Pokir oleh Anggota DPRD KBB Mencuat, Pengusaha Ini Ungkap Faktanya 

INILAHKORAN, Ngamprah - Isu dugaan adanya praktek monopoli pokok pikiran (pokir) yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencuat ke permukaan usai seorang pengusaha asal Bandung Barat angkat suara.

Adang (40), salah seorang pengusaha di Bandung Barat mengaku, dirinya sulit untuk memperoleh pekerjaan proyek di lingkungan Pemda KBB dalam dua tahun terakhir.

Menurutnya, kondisi tersebut ditengarai adanya sejumlah paket pengadaan barang maupun jasa yang ada di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemda KBB yang merupakan Pokir anggota DPRD KBB.

"Tak hanya usulan paket, anggota DPRD KBB juga menyiapkan sendiri pengusaha untuk mengerjakan satu proyek," kata Adang, Rabu 29 Maret 2023.

Akibatnya, sambung dia, para pengusaha lokal kini tak bisa ikut bersaing untuk mendapatkan pekerjaan kendati mereka telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Semua habis dibabat sama program Pokir DPRD. Kita jadi gak dapat pekerjaan karena dalam Pokir ini sudah disiapkan pengusahanya," ujarnya.

Ia pun mengakui, secara regulasi usulan Pokir dari DPRD memang diperbolehkan. Pasalnya, tujuan Pokir tersebut untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang tidak tercover oleh mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Kendati demikian, ia menilai, usulan Pokir dari DPRD hanya sebatas program saja yang tak harus masuk hingga ranah teknis. Bahkan, hingga menyiapkan pengusaha.

"Saya tahu kalau Pokir itu diatur Undang-Undang (UU). Tapi di KBB praktiknya kan malah membunuh para pengusaha lokal yang punya integritas dan rekam jejak pekerjaan," paparnya.

"Sementara mereka cuma bawa pengusaha asal, bahkan cuma pinjem CV dari toko bangunan," sambungnya.

Ia menerangkan, jumlah Pokir DPRD di lingkungan Pemda Bandung Barat bervariasi, tergantung jenis OPD dan besaran anggarannya. Bahkan, dirinya menduga di salah satu dinas hingga ratusan paket dikuasai Pokir DPRD. 

"Jadi Pokir DPRD ini tak hanya berbentuk pengadaan barang dan jasa, bisa pula berupa pelatihan bahkan bimtek di satu dinas," bebernya.

"Kalau gini yang terjadi bukan hanya pengusaha yang rugi. Tapi juga sistem demokrasi kita terancam. Mestinya fungsi DPRD itu mengawasi sekarang justru masuk ke ranah eksekusi melalui Pokir," sambungnya.

Terpisah, salah satu pegawai di Dinas Pemda Bandung Barat mengakui, ada beberapa paket proyek milik Pokir DPRD. 

Ia menyebut, di kantor tempat dirinya bekerja tak kurang dari 200 paket pekerjaan merupakan Pokir anggota DPRD. 

"Betul banyak Pokir anggota dewan. Kurang lebih ada 200 paket kalau di dinas saya," kata ASN yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, saat Inilahkoran mencoba untuk mengkonfirmasi sejumlah anggota DPRD KBB terkait isu dugaan monopoli pokir tersebut, hingga berita ini diturunkan tidak ada respons dari yang bersangkutan.*** (agus satia negara)