Dugaan Praktek Monopoli Pokir oleh Anggota DPRD KBB Mencuat, Pengusaha Ini Ungkap Faktanya 

INILAHKORAN, Ngamprah - Isu dugaan adanya praktek monopoli pokok pikiran (pokir) yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencuat ke permukaan usai seorang pengusaha asal Bandung Barat angkat suara.

Adang (40), salah seorang pengusaha di Bandung Barat mengaku, dirinya sulit untuk memperoleh pekerjaan proyek di lingkungan Pemda KBB dalam dua tahun terakhir.

Menurutnya, kondisi tersebut ditengarai adanya sejumlah paket pengadaan barang maupun jasa yang ada di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemda KBB yang merupakan Pokir anggota DPRD KBB.

Baca Juga : Usai Alami Pendarahan Pasca Jadi Korban Pembacokan, Ini Kondisi Terbaru Mantan Ketua KY dan Putrinya

"Tak hanya usulan paket, anggota DPRD KBB juga menyiapkan sendiri pengusaha untuk mengerjakan satu proyek," kata Adang, Rabu 29 Maret 2023.

Akibatnya, sambung dia, para pengusaha lokal kini tak bisa ikut bersaing untuk mendapatkan pekerjaan kendati mereka telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Semua habis dibabat sama program Pokir DPRD. Kita jadi gak dapat pekerjaan karena dalam Pokir ini sudah disiapkan pengusahanya," ujarnya.

Baca Juga : Polda Jabar Bersama Dengan Komunitas Tionghoa Peduli Bagikan Takjil Bersama

Ia pun mengakui, secara regulasi usulan Pokir dari DPRD memang diperbolehkan. Pasalnya, tujuan Pokir tersebut untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang tidak tercover oleh mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).