Dukung Jabar Istimewa, Apindo Jabar Sowan ke Dedi Mulyadi Bahas Kondusivitas Dunia Usaha

INILAHKORAN, Bandung - Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik mengapresiasi langkah strategis Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam menjaga iklim usaha yang kondusif, khususnya terkait aspek keamanan berusaha dengan pembentukan satgas untuk menangani aksi premanisme yang mengganggu investasi.
 
Dalam audiensi di Gedung Pakuan Bandung Selasa 15 April 2025 lalu, Apindo Jabar menyoroti tantangan yang tengah dihadapi dunia usaha, salah satunya adalah pemberlakuan tarif impor Amerika Serikat. 

“Kebijakan ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap dinamika industri di Jabar, mengingat AS merupakan negara tujuan ekspor terbesar bagi berbagai sektor unggulan di Jabar. Perubahan ini memerlukan adaptasi strategis dari pelaku usaha serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah agar daya saing industri Jabar tetap terjaga di tengah ketidakpastian global,” kata Ning.

Dia menegaskan, Apindo Jabar juga menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi dunia usaha, misalnya dalam kebijakan pengupahan. Dia menyayangkan tidak konsistennya implementasi regulasi di Jabar seperti yang terjadi pada penetapan upah minimum sektoral Jabar2025, di mana SK yang telah diterbitkan dipaksa untuk direvisi akibat dinamika dan adanya tekanan di lapangan. Ketidakpastian ini berisiko menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan investor.

Terkait konflik hubungan industrial yang terjadi di perusahaan di Cirebon baru-baru ini, dan yang pernah terjadi di Sukabumi, di mana perusahaan lebih memilih untuk menonaktifkan perusahaanya sehingga menyebabkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan dan menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas akibat demo yang berkepanjangan sehingga membuat customer membatalkan pesanan. 

“Apindo Jabar berharap, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dapat tercipta hubungan industrial yang lebih harmonis di Jabar,” imbuhnya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi merespons pernyataan terkait hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja. Dia mengaku, tak sedikit persoalan itu justru bermula dari pola rekrutmen yang dilakukan perusahaan. 

"Buruh yang kerap melakukan aksi demonstrasi sebagian besar berasal dari luar daerah, karena proses rekrutmen oleh HRD yang cenderung menarik tenaga kerja dari kampung halamannya," ujar Dedi.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya perbaikan sistem rekrutmen yang lebih berpihak pada warga lokal dan meminta Apindo Jabar supaya perusahaan tidak lagi membuka lowongan kerja tanpa koordinasi. 

"Itu bisa dilakukan dengan cukup melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan Pemprov. Tenaga kerja lokal akan diprioritaskan dan jika tidak tersediabaru dilakukan pencarian dari luar daerah," jelasnya.

Selain itu, Dedi mewanti-wanti terkait tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan. Dia meminta para pelaku usaha tidak membuang limbah  sembarangan ke sungai atau lingkungan sekitar. 

"Kerusakan alam akan menimbulkan dampak yang berbalik merugikan masyarakat dan dunia usaha itu sendiri. Oleh karena itu, saya meminta seluruh pelaku industri untuk menjalankan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab dan sesuai regulasi yang berlaku," tutur Dedi.