Dukung Reaktivasi Bandara Husein, Tapi DPRD Jabar Minta Kertajati Tak Dikorbankan

INILAHKORAN.ID - Wacana reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Bandung kembali menguat, seiring adanya dorongan dari pemerintah pusat dan daerah.

Namun, DPRD Jabar mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengorbankan masa depan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Kabupaten Majalengka yang telah menyedot investasi triliunan rupiah.

Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara mengakui pembukaan kembali Bandara Husein merupakan aspirasi yang telah lama disuarakan warga Bandung. Menurutnya, Pemprov Jabar juga telah menyampaikan sejumlah opsi kepada pemerintah pusat terkait operasional bandara tersebut.

"Ya, reaktivasi Husein kan memang sudah menjadi harapan dari warga Kota Bandung dan disampaikan resmi Pak Wali ya, dan Pak Gubernur pun sudah memberikan opsi-opsi. Kami masih menunggu arahan pusat lah ya. Kami masih menunggu arahan pusat," kata Iswara saat ditemui di Kantor DPRD Jabar, Kamis (2/7/2026).

Sebagai warga Bandung, Iswara mengaku menyambut positif jika Bandara Husein kembali beroperasi. Namun, sebagai unsur pimpinan DPRD Jawa Barat, ia menegaskan pemerintah tidak boleh mengabaikan keberadaan Bandara Kertajati yang dibangun melalui perjuangan panjang dan biaya yang sangat besar.

"Ya sebagai warga Bandung tentunya kita juga senang Husein dibuka gitu ya. Tapi kita juga sebagai Anggota DPRD Jawa Barat, teman-teman di DPRD berharap jangan sampai Bandara Kertajati, yang kita sudah keluarkan energi yang begitu besar, hampir Rp1,6 triliun untuk membangun Bandara Kertajati, kita inisiasi sejak 2012 dari mulai pembahasan lahan zaman Gubernur Pak Aher, itu bukan hal kecil," ucapnya.

Menurutnya, Kertajati sejak awal dirancang menjadi bandara internasional strategis yang menopang mobilitas Jawa Barat, bahkan dipersiapkan untuk mendukung penyelenggaraan PON XIX Jabar. 

Namun proyek tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal saat itu, karena pembangunan bandara dan akses Tol Cisumdawu tidak selesai sesuai target.

Meski demikian, bandara tersebut kini telah berdiri dan menjadi aset besar yang harus dijaga keberlanjutannya. Terlebih, pengelola BIJB masih memiliki kewajiban pembayaran cicilan dan bunga pinjaman kepada sindikasi perbankan.

"Tapi faktanya bandara itu sudah berdiri dan investasi kita besar sekali. Plus, pengelola bandara itu sekarang masih membayar cicilan dan bunga. Cicilan dan bunga kepada sindikasi perbankan," katanya.

Iswara menilai, reaktivasi Bandara Husein dan optimalisasi Kertajati tidak harus dipertentangkan. Menurutnya, pemerintah perlu mencari formulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan warga Bandung sekaligus menjaga keberlangsungan investasi besar di Kertajati.

"Harus ada win-win solution lah, harus ada jalan tengah. Bandara Bandung dibuka, warga Bandung dan sekitarnya bisa lebih mudah, tidak harus ke Soekarno-Hatta atau ke Husein, tapi juga harus ada solusi untuk Bandara Kertajati," ujarnya.

Ia mengingatkan, pembangunan BIJB Kertajati tidak hanya menggunakan dana APBD dalam jumlah besar, tetapi juga ditopang pembiayaan pinjaman yang hingga kini masih harus ditanggung pemerintah daerah.

"Yang sudah kita perjuangkan dengan berat, yang sudah dialokasikan APBD begitu besar, yang sudah ada anggaran besar yang merupakan pinjaman itu, jangan lupa, dari sindikasi perbankan yang harus kita bayar tiap tahun gitu. Harus ada solusi tentang itulah," katanya.

Terkait upaya menghidupkan aktivitas di Kertajati, Iswara mengapresiasi sejumlah langkah yang tengah dijalankan, termasuk menjadikan kawasan bandara sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat serta keberangkatan jamaah haji.

Namun, menurutnya, langkah tersebut belum cukup untuk menjadikan Kertajati sebagai bandara yang hidup dan berkelanjutan.

"Harus ada penerbangan yang reguler baik domestik maupun ke luar negeri, selain haji ya," ucapnya.

Ia menjelaskan penerbangan haji relatif tidak menjadi persoalan, karena didukung regulasi pemerintah. Tantangan justru berada pada penerbangan umrah yang hingga kini masih terkendala biaya transportasi menuju bandara.

"Karena biaya yang dikeluhkan travel umrah itu untuk berangkat ke sana, itu berat transportasinya, jadi mereka minta subsidi. Mereka minta subsidi," ujarnya.

Sementara pemerintah kata dia, tidak memiliki ruang untuk memberikan subsidi langsung kepada perusahaan travel umrah, sehingga diperlukan formula lain agar layanan umrah dari Kertajati dapat berkembang.

Menanggapi kekhawatiran bahwa reaktivasi Bandara Husein akan menggerus Kertajati, Iswara menilai keduanya memiliki pasar yang berbeda. Ia mengingatkan bahwa sejak awal konsep pengembangan kedua bandara memang diarahkan untuk melayani wilayah yang berbeda.

"Ya kan dulu juga semangatnya, saya waktu itu masih di Ketua Komisi IV ya, dulu kan semangatnya Husein untuk yang tujuan-tujuan tertentu dan warga Bandung Raya sekitarnya, dan Kertajati untuk Jawa Barat Priangan Timur plus Jawa Tengah. Kan target market-nya dulu itu," katanya.

Dia menegaskan, tantangan utama saat ini bukan pada keberadaan dua bandara, melainkan kemampuan pengelola BIJB menarik maskapai dan memperluas pasar pengguna jasa penerbangan.

"Nah, sekarang tinggal bagaimana pengelola bandara ini memasarkan. Yang pertama tentunya airline-nya dulu. Kalau makin banyak lain pesawat yang domestik, banyak, kemudian ya kalau kita bisa ke Bali misalnya, ke Ujung Pandang, ke Manado dari Kertajati, tentunya akan ada yang memilih," tuturnya.

Selain memperbanyak rute penerbangan, pengelola bandara juga didorong lebih agresif melakukan pemasaran ke wilayah potensial seperti Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan hingga Jawa Tengah bagian barat.

"Permasalahan ini bukan baru, ini permasalahan yang kembali diungkap lagi. Tinggal pengelola bandara harus lebih rajin melakukan pemasaran di sana, melakukan marketing di daerah sana," tandasnya.