Dukung SE Larangan Wisuda Siswa Sekolah, Buky Wibawa Akui Banyak Orangtua yang Mengeluh
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karyaguna mendukung hadirnya Surat Edaran (SE) Nomor 43/PK.03.04/KESRA, tentang Sembilan Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya yang digagas pemerintah provinsi.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa Karyaguna mendukung hadirnya Surat Edaran (SE) Nomor 43/PK.03.04/KESRA, tentang Sembilan Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Menuju Terwujudnya Gapura Panca Waluya yang digagas pemerintah provinsi.
Dimana salah satunya mengatur larangan terkait pelaksanaan Wisuda oleh sekolah, kepada siswa yang telah lulus pendidikan.
Buky mengatakan, hadirnya larangan tersebut karena Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memiliki alasan tersendiri. Yakni pelaksanaan Wisuda memberatkan orangtua.
Hal ini pun diakuinya, turut dirasakannya ketika melakukan kunjungan ke masyarakat. Baik ketika melakukan reses atau serap aspirasi, maupun kala sosialisasi Perda.
Dimana kata Buky, tidak sedikit orangtua yang mengeluhkan adanya Wisuda karena keberatan harus membayar biaya cukup tinggi.
"Saya lihat reasoning-nya. Saya sebagai wakil rakyat, sering berhubungan dengan masyarakat langsung. Memang betul, jujur-jujuran masyarakat kelas menengah ke bawah itu memang banyak berkeluh kesah," ujar Buky di Gedung Sate, Kota Bandung baru-baru ini.
Tidak hanya soal Wisuda, masyarakat banyak juga mengeluhkan mengenai ijazah yang ditahan karena belum membayar biaya pendidikan dan study tour. Baik siswa di tingkat SD, SMP sampai SMA.
"Jadi mungkin ya, Pak Gubernur itu mendapatkan informasi atau keluhan dari masyarakat secara langsung. Sehingga beliau yang memang berangkat dari akar rumput, jadi hati dan rasanya itu ada di mereka," ucapnya.
Kendati mendukung kata dia, tetap perlu adanya kajian secara lebih mendalam di kemudian hari. Termasuk mengenai kebijakan pendidikan karakter di pusat militer, yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi.
"Saya setuju, dengan terus dikaji," tandasnya.***
Editor : JakaPermana


