Terpaku di Infrastruktur dan Pelayanan, Buky: Desak Pemprov Jabar Genjot Pemberdayaan

INILAHKORAN.ID - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Dedi Mulyadi tahun anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Barat disorot legislatif.

Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karyaguna menegaskan, rangkaian kritik tersebut memang bagian dari fungsi parlemen sebagai pengawas.

Dalam menilai kinerja pemerintah, DPRD menggunakan tiga indikator utama yakni fungsi pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan. Dari sisi pembangunan, Pemprov Jabar dinilai cukup berhasil pada tahun ini, terutama dalam perbaikan infrastruktur jalan provinsi.

“Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat kan ada fokus ya ke infrastruktur jalan. Sehingga jalan-jalan di jalan-jalan provinsi itu sudah terlihat baik, mulus, dan sebagainya gitu,” ujar Buky di Kantor DPRD Jabar, Kamis (9/4/2026).

Demikian pula pada pelayanan, yang diakuinya memang terus digenjot oleh Gubernur Dedi Mulyadi, sejak mengomandoi Pemprov Jabar.

Bila kedua elemen ini selesai, ke frpan pihaknya mendorong penguatan pada pemberdayaan masyarakat. Sebab menurutnya, keberhasilan pembangunan dan pelayanan belum cukup jika tidak diimbangi dengan penguatan masyarakat secara ekonomi dan sosial. 

“Nah, ini yang saya soroti. Kalau nanti fungsi pelayanan sudah pada posisi yang baik, kemudian fungsi pembangunan sudah dijalankan dengan baik, sorotan saya ke depan pemerintah fokus kepada fungsi pemberdayaan. Karena semakin masyarakat berdaya artinya beban pemerintah semakin sedikit,” tegas Buky.

Di tengah capaian tingkat kepuasan publik terhadap gubernur yang disebut mencapai 95,5 persen dari hasil survei beberapa waktu lalu, Buky justru menekankan adanya persoalan laten yang belum terselesaikan, yakni tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.

“Angka kemiskinan sekarang ini masih hampir 7 persen. Angka pengangguran masih hampir 7 persen. Ya, 6,8 persen itu pasti. Nah, ini juga harus menjadi catatan penting,” ucapnya.

Dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang menembus lebih dari 50 juta jiwa, angka tersebut setara dengan sekitar 3,5 juta orang dalam kondisi miskin atau menganggur. Situasi ini dinilai berpotensi memicu berbagai masalah sosial serius.

“Pengangguran kemiskinan akan berdampak kepada apa? Kepada tingkat penyimpangan perilaku menurut saya,” kata Buky.

Ia bahkan mengaitkan persoalan ekonomi dengan meningkatnya potensi kriminalitas dan penyimpangan sosial di masyarakat. Sebab itu, pendekatan penanganan tidak boleh hanya berfokus pada aspek keamanan.

“Sebetulnya kita harus melihat hal yang berdasar. Menurut saya yang harus diperbaiki adalah angka kemiskinan. Itu. Jadi ke depan saya mendorong pemerintah untuk fokus kepada pemberdayaan masyarakat,” tandasnya.