Dukung Warga Banten yang Tolak PSN PIK-2, Puluhan Massa FPI Sambangi Kantor DPRD KBB

INILAHKORAN, Ngamprah - Dukungan terhadap warga Banten yang menolak proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) terus mengalir dari berbagai pihak.

Salah satunya dari Front Persaudaraan Islam atau FPI yang melakukan aksi demonstrasi ke kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Selasa 18 Februari 2025.

Dalam aksinya, puluhan massa FPI itu menyebut proyek tersebut lebih banyak berdampak negatif bagi masyarakat, baik dari sisi lingkungan atau pun ekonomi.

Selain itu, mereka meminta peninjauan ulang status PSN PIK-2 sebab proyek tersebut dinilai hanya akal-akalan oligarki menguasai tanah untuk kepentingan segelintir orang. 

"Jangan sampai Status Proyek Strategis yang seharusnya untuk kepentingan rakyat umum, ternyata hanya untuk melayani kepentingan Oligarki," kata Ketua DPW FPI KBB, Ade Saepudin.

Tak cuma itu, sebut Ade, PSN PIK-2 hanya upaya segelintir pengusaha untuk kepentingan pribadi. Pasalnya, tidak ada langkah untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Lingkungan bakal terganggu dan warga sekitar akan tersingkirkan. 

"Oleh karena itu kami bersolidaritas bagi warga di sana. Memberi dukungan agar proyek PIK-2 dihentikan," sebutnya.

Tak cukup sampai di situ, massa FPI juga mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dan menangkap para pejabat yang penyalahgunaan kekuasaan untuk memuluskan pembangunan PIK-2. 

"Kami meminta pemerintah untuk lakukan pembangunan inklusif yang berpihak kepada rakyat umum bukan kepada kepentingan segelintir oligarki," ujarnya. 

"Kita tahu betul bagaimana peristiwa pagar laut begi aneh terjadi. Makanya kita juga minta itu diusut," tambahnya. 

Pihaknya juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengadili mantan Presiden RI Joko Widodo yang dinilai telah melanggar konstitusi serta kebijakan yang menyulitkan masyarakat. 

"Kepada Presiden Prabowo untuk meninjau ulang segala kebijakan rezim Jokowi yang tidak adil dan hanya melayani kepentingan segelintir Oligarki semata. Kita minta adili Jokowi," tandasnya. 

Ketua DPrD KBB, Muhammad Mahdi yang menerima perwakilan audiensi perwakilan massa FPI mengatakan, aspirasi yang disuarakan para demonstran tersebut berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

"Jadi kita DPRD hanya bisa tampung lalu meneruskannya ke pemerintah pusat," kata Mahdi.***