Empat Kepala Dinas Resmi Dilantik Jeje, Siapa Saja?

INILAHKORAN, Ngamprah - Empat kursi kepala dinas atau setingkat eselon 2 yang sempat kosong di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat kini telah terisi.

Adapun empat pejabat yang menduduki kursi kepala dinas tersebut, yakni Weda Wardiwan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Rega Wiguna sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Idad Saadudin sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos), dan
Wiwin Aprianti sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (Dispernakan).

Keempat pejabat tersebut resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan secara langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje RItchie Ismail yang sekaligus menjadi momen perdananya melantik sejumlah pejabat jelang 100 hari kerjanya sebagai kepala daerah.

Diketahui, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilakukan Jeje pada Jumat 16 Mei 2025 di aula kantor Bupati Bandung Barat.

"Kami sudah mengambil sumpah jabatan empat kepala dinas, yakni Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan, Kepala BKPSDM dan Kepala Bakesbangpol," kata Jeje kepada wartawan.

Jeje mengklaim, proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) itu dilakukan secara objektif dan terbuka.

"Seleksinya dilakukan secara ketat dan juga sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Jeje pun berharap, semua pejabat yang telah dilantik itu bisa bekerja dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Intinya bisa gerak cepet (gercep) karena sekarang masyarakat butuh yang gercep dan tidak butuh janji-janji," tegasnya.

Disinggung terkait tindaklanjut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait pengembalian Rini Sartika ke jabatan semula, yakni Kepala Bappelitbangda KBB, Jeje menjelaskan, belum ada keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau soal Ibu Rini, saat pengajuan permohonan pelantikan belum ada keputusan dari Kemendagri dan kita sedang menunggu rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)," jelasnya.

Oleh karena itu, sambung Jeje, posisi jabatan tersebut saat ini dikosongkan dulu sementara agar lebih aman.

"Ke depan kalau sudah ada rekomendasi dari BKN, kita lakukan pelantikan," imbuhnya.

Temasuk, lanjut Jeje, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang masih kosong.

"Ini akan berkesinambungan dipersiapkan agar nantinya smooth. Jadi ditunda sementara supaya sinkron dengan BKN," ujarnya.

"Pasti akan segera kita lakukan rotasi mutasi, tapi tentunya butuh arahan dari BKN," tegasnya.

Selain itu, sebut Jeje, jabatan eselon di bawah kepala dinas seperti sekretaris, kepala bidang hingga kepala bagian pun sudah pihaknya inventarisasi.

"Jadi Senin besok sudah mulai kami susun," ucapnya.

Tak cuma itu, Jeje juga berharap pemerintahan yang dinahkodainya bisa bersih dan gercep, serta mampu melaksanakan program-program yang tertuang dalam visi Amanah.

"Mereka harus bisa gercep dan harus tahu apa yang terjadi di lapangan. Bahkan punya inovasi dan jangan nunggu diperintah. Harus punya inisiatif," katanya.

"Jadi mereka harus bisa mengembangkan ide-ide dan menjabarkan program dan visi misi Amanah," tandasnya.*** (agus satia negara)