Endah Minta Ada Kolaborasi OPD Untuk Selesaikan Pencatatan Aset Pemkot Bogor

INILAHKORAN, Bogor - Anggota DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti, menyoroti belum optimalnya pencatatan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. 

Karena itu Endah Purwanti dan DPRD mendorong agar ada kolaborasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan pencatatan aset yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan.

"Saya melihat Pemkot tidak serius dalam hal pengelolaan dan pencatatan aset yang dimiliki dan dikelola, khususnya pada pencatatan aset berupa tanah dan kontruksi dalam pengerjaan. Aset tanah yang menjadi milik Pemerintah Kota Bogor baru 26,08 persen yang tersertifikasi," ungkap Endah kepada wartawan pada Minggu 16 April 2023.

"Ya, sedangkan hanya 26,98 persen kontruksi dalam pengerjaan yang dokumennya sudah lengkap. Ini menjadi masalah serius yang harus ditangani segera," tambah Endah yang merupakan politisi PKS itu.

Endah memaparkan, pentingnya sertifikasi aset tanah tersebut, agar jangan sampai aset disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

"Kami berharap tanah yang ada agar dapat dikelola secara maksimal, baik untuk pelayanan publik, fasilitas publik, ataupun menjadi sumber pendapatan baru bagi Pemkot Bogor," paparnya.

Endah membeberkan, ia juga menemukan bahwa masih ada 19 OPD yang capaian kelengkapan pencatatan asetnya masih di bawah 75 persen.

"Ini menunjukan bahwa Pemkot tidak serius dalam hal pengelolaan dan pencatatan aset daerah ini. Perlu adanya kolaborasi dari seluruh OPD yang ada untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan pencatatan aset ini yang sudah bertahun-tahun belum terselesaikan," bebernya.

Endah menegaskan, adanya aplikasi SIMASDA harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk terdigitalisasinya pencatatan aset.

"Jadi saya sudah sampaikan pada Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2022 beberapa waktu lalu. Semoga ini bis segera diselesaikan Pemkot Bogor," pungkasnya. (Rizki Mauludi)