Erwan Tegaskan WFH Tidak Akan Ganggu Pelayanan Publik

INILAHKORAN.ID - Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan, meski Work From Home (WFH) telah ditetapkan berlaku 100 persen tiap Kamis di 2026 ini, sesuai Surat Edaran Nomor: 188/KPG.03/BKD tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai, pelayanan publik tidak akan terganggu.

Erwan menjelaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalani WFH 100 persen yang dimaksud, hanya untuk mereka di bagian administratif. Sementara yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, tidak ada WFH.

"Tidak 100 persen WFH yang pelayanan publik tetap dan tidak mengganggu kinerja, hanya administratif saja," ujar Erwan usai Rapat Paripurna di DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin 5 Januari 2025.

Dia menambahkan, meski ASN menjalankan WFH di tiap Kamis. Mereka semuanya dipastikan siap ke kantor atau lapangan, bila diperlukan.

"Tapi ASN Jabar siap. On call mereka siap datang. Jadi dikatakan tidak WFH full, tetap kalau dibutuhkan (untuk membantu) pelayanan dasar, tetap jadi enggak penuh," ucapnya.

Erwan melanjutkan, skema WFH ini diberlakukan guna menekan biaya operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Mengingat berdasarkan hasil evaluasi dalam implementasi simulasi WFH pada November-Desember 2025 lalu, terjadi penghematan signifikan dari segi pembiayaan.

"Ini sesuai dengan penghematan anggaran, karena tahun ini (pendapatan) tidak sebesar seperti tahun-tahun lalu. Sampai saat ini, dari efisiensi mencapai 20 persen listrik dan BBM hingga makan siang. Cukup signifikan," tandasnya.