Evaluasi Kemendagri Jadi Penentu Pinjaman Rp3,4 Triliun Jabar ke PT SMI

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar belum mengetuk palu terkait rencana pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). 

Keputusan akhir masih ditahan, sambil menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan APBD Perubahan 2026.

Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan, seluruh dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2026 telah disampaikan kepada Kemendagri usai mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Jabar. 

"Kita tunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Paripurna sudah dilaksanakan, Raperda tentang APBD Perubahan beserta lampirannya sudah kita kirimkan ke Kemendagri," ujar Herman baru-baru ini.

Menurut Herman, Pemprov Jabar belum akan mengambil langkah lanjutan sebelum hasil evaluasi pemerintah pusat diterima. Guna mempercepat proses tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah ditugaskan berkoordinasi secara intensif dengan Kemendagri.

Dia berharap, proses evaluasi dapat segera rampung sehingga hasilnya bisa menjadi dasar pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

"Informasinya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan selesai. Baru kami sampaikan seperti apa tindak lanjutnya," ucapnya.

Setelah hasil evaluasi diterima, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membahasnya bersama Badan Anggaran DPRD Jawa Barat sebelum masuk ke tahap penetapan APBD Perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Herman menegaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai opsi kebijakan, termasuk terkait skema pembiayaan daerah, agar kondisi fiskal Jawa Barat tetap sehat dan terkendali.

"Pokoknya kami siap dengan semua kemungkinan. Dari sisi eksekutif, Pak Gubernur, kami di TAPD menyiapkan semua kemungkinan yang terbaik untuk Jawa Barat," katanya.

Di tengah pembahasan tersebut, Herman memastikan kondisi keuangan daerah masih berada dalam posisi aman. Likuiditas pemerintah daerah disebut tetap terjaga sehingga belum ada urgensi mengambil keputusan secara tergesa-gesa.

"Kalau sekarang kondisi fiskalnya aman, likuiditas terjaga. Makanya kita hold sampai dengan memastikan fiskal tetap bisa kita jaga, sambil menunggu evaluasi," ujarnya.

Pemprov Jabar, lanjut Herman, berkomitmen menjaga pengelolaan APBD tetap prudent dan terukur. Menurutnya, keberhasilan tata kelola keuangan daerah tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya pinjaman, melainkan sejauh mana pemerintah mampu menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.