Evaluasi Pemilu 2024 Jadi Kunci Demokrasi, DPD RI Jalin Sinergi dengan KPU Jawa Barat

INILAHKORAN, Bandung - Setelah pelaksanaan Pemilu 2024, perhatian kini tertuju pada tahap evaluasi sebagai penentu arah Demokrasi Indonesia ke depan. Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Jawa Barat di Jalan Garut, Bandung, pada Rabu 15 Oktober 2025.

Kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi daerah sebagai bahan masukan dalam pembahasan revisi sistem pemilu nasional.

Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat, jajaran komisioner dan staf, Aanya menegaskan pentingnya kolaborasi dengan KPU sebagai mitra strategis. Ia menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu telah masuk dalam daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

"Revisi UU Pemilu sudah masuk prioritas. Kami butuh masukan dari KPU sebagai pihak yang menjalankan langsung pemilu di lapangan," ujar Aanya.

Komisioner KPU Jabar bidang SDM, Abdulah Sapi'i mengangkat isu penting mengenai 1,4 juta penyelenggara yang terlibat dalam Pemilu 2024. Menurutnya, para petugas tersebut masih menjadi tanggung jawab KPU, dan perlu ada langkah konkret dalam penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas mereka.

"Sebagian besar dari mereka kemungkinan besar akan kembali bertugas pada Pemilu 2029. Maka, pendidikan dan pelatihan politik harus terus diperkuat," kata Abdulah Sapi'i.

Ia juga menyambut baik peluang sinergi dengan DPD RI, khususnya dalam program pendidikan politik. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak memerlukan perhatian khusus dalam hal literasi demokrasi.

Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Politik KPU Jabar, Hedi Ardia menyoroti sistem rekrutmen pegawai KPU yang masih bersifat tersentralisasi. Ia menilai, sistem ini membuat para pegawai merasa kurang memiliki keterikatan dengan kantor daerah.

"Yang lebih memahami kebutuhan dan karakter wilayah adalah KPU daerah. Sayangnya, keputusan perekrutan masih dilakukan oleh pusat," kata Hedi Ardia.

Sementara itu, Kepala Bagian Teknis KPU Jabar, Sophia K Purba menambahkan, beban kerja yang tinggi juga menjadi masalah krusial. Ia menyarankan agar tahapan pemilu tidak lagi dijadwalkan pada akhir pekan atau hari libur nasional.

"Kami sering bekerja hingga larut malam bahkan pagi. Ini tidak sehat dalam jangka panjang. Penjadwalan ulang tahapan akan berdampak pada kualitas kerja dan akurasi," kata Sophia K Purba.

Divisi Data dan Informasi KPU Jabar turut menyampaikan masukan strategis terkait proses pencocokan dan penelitian (Coklit) Data Pemilih Tetap. Mereka menilai jika data dari Kementerian Dalam Negeri sudah dianggap valid, maka tahapan Coklit perlu dievaluasi kembali untuk menghemat anggaran dan mengurangi beban petugas.

"Jika data DPT 4 dari Kemendagri sudah memadai, perlu dipertimbangkan apakah Coklit tetap relevan," kata perwakilan dari divisi data.

Kepala Kantor Perwakilan DPD RI Jawa Barat, Herman menyebut, kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menyusun revisi aturan Pemilu 2029. Menurutnya, semua masukan dari KPU Jabar akan menjadi bahan penting dalam pembahasan tingkat nasional bersama DPR dan pemerintah.

Aanya Rina Casmayanti pun menutup pertemuan dengan pernyataan tegas mengenai komitmen membawa aspirasi daerah ke tingkat pusat.

"Kami akan memastikan masukan dari KPU Jabar masuk dalam pembahasan revisi UU Pemilu di Senayan. Ini demi pelaksanaan pemilu yang lebih baik, adil, dan efisien," tutupnya.

Kunjungan kerja ini menjadi awal dari upaya jangka panjang menata ulang sistem pemilu Indonesia. Evaluasi terbuka dan kolaborasi antar-lembaga, diharapkan dapat memperkuat kualitas demokrasi dan menghadirkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.***