Gaji Guru Sekolah Maung Belum Dibayar 4 Bulan, DPRD Jabar Desak Disdik Bertindak

INILAHKORAN.ID – DPRD Jawa Barat menyoroti nasib guru Sekolah Manusia Unggul (Maung) yang dilaporkan belum menerima gaji selama empat bulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik), didesak segera menyelesaikan persoalan pembayaran tersebut.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai keterlambatan pembayaran gaji ini menunjukkan adanya persoalan dalam perencanaan dan kesiapan administrasi program Sekolah Maung yang digagas Pemprov Jabar.

Maulana menyayangkan para guru yang telah menjalankan tugas mengajar justru belum mendapatkan haknya. Menurutnya, kondisi tersebut semakin memperkuat kritik terhadap pelaksanaan Sekolah Maung yang dinilai terlalu tergesa-gesa sejak awal.

"Saya sampaikan rasa duka dan simpati saya kepada para guru Sekolah Maung yang hingga saat ini, semenjak mereka mengajar di Sekolah Maung, mereka belum menerima bayaran, mereka belum menerima gajian," kata Maulana, dikutip dari akun media sosialnya, Kamis (15/10/2026).

Menurut Maulana, salah satu persoalan yang perlu ditelusuri adalah jumlah siswa dalam setiap kelas. Ia menyebut Sekolah Maung memiliki 32 siswa per kelas, lebih sedikit dibandingkan ketentuan minimum 36 siswa yang disampaikannya.

Ia menduga kondisi tersebut berdampak terhadap proses administrasi dan legalitas sekolah di tingkat pusat. Akibatnya, data kelas, siswa, hingga guru disebut tidak terakomodasi dalam sistem yang menjadi dasar pengakuan dan pembayaran tenaga pendidik.

"Ketika dianggap tidak ada gurunya, tentu dianggap tidak ada yang berhak untuk menerima bayaran atau gaji dari mengajar tersebut. Ternyata efeknya masih ada, dan lebih disayangkan lagi ini sudah jalan ke-4 bulan mereka tidak menerima gaji," ujarnya.

Maulana mendesak Pemprov Jabar dan Disdik segera mencari solusi agar hak para guru tidak terus tertunda. Ia menegaskan, persoalan ini berkaitan dengan penghargaan terhadap tenaga dan waktu yang telah dicurahkan para pendidik untuk mendukung kemajuan pendidikan di Jawa Barat.

"Pemerintah, Disdik, tolong secepatnya, karena ini urusan tenaga, ini urusan energi yang telah mereka gunakan untuk mencerdaskan dan kepentingan pendidikan yang ada di Jawa Barat," tuturnya.

Selain penyelesaian pembayaran gaji, Maulana meminta Pemprov Jabar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sekolah Maung. Ia menilai setiap kebijakan pendidikan harus didasarkan pada analisis kebutuhan serta data dan fakta yang memadai agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Maulana berharap keterlambatan pembayaran gaji guru tidak kembali terulang. Menurutnya, kebijakan yang dijalankan tanpa persiapan matang berisiko merugikan pihak-pihak yang seharusnya memperoleh manfaat dari program pendidikan tersebut.

"Kenapa? Karena ya sifatnya tergesa-gesa, tanpa adanya analisis, tanpa adanya kebutuhan sesuai data dan fakta, kan gitu. Seperti kalau kata anak zaman sekarang, sennya ke kiri, belok kanan," ucapnya.

Ia menegaskan, persoalan ini perlu segera ditangani agar para guru dapat memperoleh haknya dan pelaksanaan program Sekolah Maung berjalan sesuai dengan perencanaan serta ketentuan administrasi yang berlaku.***