Dedi Mulyadi Minta Orang Tua Jangan Panik dan Terpaku Pada Sekolah Favorit

INILAHKORAN.ID - Di tengah meningkatnya kecemasan orang tua menghadapi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi justru mengungkap fakta yang berlawanan dengan persepsi publik. 

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, masih banyak sekolah negeri yang belum terisi penuh meski sejumlah sekolah favorit dibanjiri pendaftar.

Maka dari itu, Dedi meminta masyarakat tidak panik dan lebih cermat membaca peluang dalam proses penerimaan siswa baru yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 14 Juli 2026.

Menurutnya, sistem penerimaan tahun ini juga dibuat lebih sederhana sehingga orang tua maupun calon peserta didik tidak perlu direpotkan dengan proses administrasi yang berulang.

Data calon siswa SMA dan SMK, kata Dedi, telah tersimpan dalam sistem sehingga peserta hanya perlu memastikan persyaratan yang dibutuhkan sudah lengkap sebelum mengikuti tahapan yang tersedia dalam aplikasi SPMB.

“Persyaratannya sudah lengkap. Di SPMB ini nanti tinggal klik saja sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di aplikasi,” ujar Dedi dikutip dari akun media sosialnya, Selasa (16/6/2026).

Dedi menilai, salah satu persoalan yang terus berulang setiap tahun adalah kecenderungan masyarakat hanya memburu sekolah-sekolah tertentu. Akibatnya, terjadi penumpukan pendaftar di satu sekolah, sementara sekolah negeri lain justru masih memiliki ruang yang cukup besar.

Ia mengingatkan, peluang diterima di sekolah negeri sebenarnya masih terbuka lebar apabila masyarakat bersedia mempertimbangkan sekolah lain yang belum padat peminat.

“Berdasarkan pemetaan data yang kita miliki, ternyata masih banyak sekolah-sekolah negeri yang belum cukup peminatnya. Manfaatkan ruang ini dengan baik, jangan kekeh di sekolah yang sudah numpuk pesertanya,” ucapnya.

Bagi calon peserta didik yang tinggal di wilayah perbatasan, Dedi juga mendorong pemanfaatan sekolah penyangga yang telah disiapkan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan.

“Sekolah penyangga itu bisa dimanfaatkan. Yang penting anak-anak kita sekolah,” katanya.

Selain jalur pendidikan reguler, Pemprov Jabar juga menyiapkan SMA Terbuka bagi siswa yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka setiap hari.

Program tersebut, kata Dedi, tetap merupakan bagian dari sekolah negeri sehingga memiliki legitimasi dan kualitas pendidikan yang diakui negara.

“Bagi mereka yang anak-anaknya tidak bisa tiap hari ke sekolah, manfaatkan SMA Terbuka. Ini juga sekolah negeri,” tuturnya.

Ia menegaskan, lulusan SMA Terbuka akan memperoleh ijazah yang sama sahnya dengan lulusan sekolah negeri reguler.

“Nanti ijazahnya ijazah negeri dan bisa jadi sekolahnya juga sekolah bergengsi,” ucapnya.

Ia memastikan, pemerintah tidak hanya mengandalkan sekolah negeri untuk menampung seluruh peserta didik. Pemprov Jabar telah menjalin kemitraan dengan ratusan sekolah swasta agar tidak ada anak yang kehilangan akses pendidikan.

Skema tersebut akan diperkuat melalui program Beasiswa Pancawaluya, yang memungkinkan siswa di sekolah swasta mitra pemerintah mendapatkan pembiayaan pendidikan dari pemerintah daerah.

“Kita nanti memasuki era di mana anak-anak sekolah negeri dan sekolah swasta yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi tidak dipungut biaya oleh sekolah karena biayanya sudah diberikan dalam bentuk Beasiswa Pancawaluya,” jelas Dedi.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah besar menuju sistem pendidikan yang lebih inklusif, di mana faktor ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak untuk bersekolah.

“Kita memasuki sebuah era di mana negara bertanggung jawab terhadap pendidikan warganya,” tandasnya.***