Gegara Ini Pengusaha Lokal Cimahi Keluhkan Mahalnya Material Beton Pracetak U-Ditch dalam Proyek Pemkot

INILAHKORAN, Cimahi - Sejumlah pengusaha lokal di Kota Cimahi mengeluhkan tingginya harga material beton pracetak jenis U-Ditch dan biaya pengiriman yang dianggap memberatkan dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah kota. 

Tak cuma itu, para pengusaha ini juga menyoroti kebijakan yang mewajibkan penggunaan produk dengan merek tertentu yang dinilai tidak hanya merugikan secara finansial, namun juga menghambat potensi keuntungan bagi kontraktor lokal.

"Saya heran dengan ketentuan yang ada dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek saluran beton yang mengharuskan penggunaan material bermerek BEP. Padahal, banyak pelaku usaha di Cimahi selama ini menggunakan merek lain yang lebih terjangkau tanpa masalah kualitas," kata salah seorang pengusaha lokal, Aep Saeful Anwar, Minggu 9 november 2025.
 
Aep menjelaskan, harga produk merek BEP jauh lebih tinggi dibandingkan merek lain yang biasa digunakan. Selain itu, biaya pengiriman material yang cukup signifikan tidak tercantum dalam RAB, menambah beban pengusaha.
 
"Satu kali pengiriman truk bisa Rp400 ribu. Dalam satu proyek bisa sampai Rp6 juta, tergantung jumlah pengiriman," jelasnya. 

"Harga material sudah mahal, ongkir juga tidak ditanggung. Tentu memberatkan," keluhnya.
 
Beberapa kontraktor, lanjut Aep, sempat mengajukan permohonan untuk menggunakan merek lain yang diproduksi di Cimahi, seperti merek Prima dari Sampono. Namun, permohonan tersebut ditolak dengan alasan merek BEP memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih tinggi.
 
"Padahal pabrik Prima itu di Cimahi sendiri. Kalau bicara TKDN, produk lokal juga pasti tinggi. Tapi kenapa justru produk luar yang dipakai?" ujarnya.
 
Menurutnya, keluhan serupa juga datang dari banyak pengusaha lain di Cimahi yang merasa tertekan dan merugi akibat ketentuan tersebut.
 
"Banyak teman-teman yang mengerjakan proyek U-Ditch itu bilang rugi. Entah karena harga yang terlalu mahal atau faktor lain, tapi faktanya memang banyak yang berat," imbuhnya.
 
Selain masalah harga dan merek, Aep juga menyoroti dominasi perusahaan dari luar daerah dalam proyek-proyek infrastruktur di Cimahi. 

Ia menilai bahwa pengusaha lokal hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
 
"Banyak proyek di Cimahi tapi yang mengerjakan justru perusahaan luar. Dampaknya, pajak dan perputaran uangnya juga tidak masuk ke Cimahi," ujarnya.
 
Aep menduga bahwa kemudahan perusahaan luar daerah dalam memenangkan tender di Cimahi berkaitan dengan sistem e-Catalog versi 6 yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 
"Mungkin pengusaha luar lebih paham sistem e-Catalog. Tapi seharusnya pemerintah juga bantu pengusaha lokal supaya bisa bersaing," pungkasnya.