Gelar Bimtek, Golkar Jabar Tuntut Kadernya di Parlemen Terampil Susun Anggaran Sesuai Regulasi

INILAHKORAN, Bandung - Tata kelola anggaran dari APBD yang baik, menjadi kunci dalam mengakselerasi pembangunan daerah.

Sebab itu, DPD Partai golkar Provinsi jawa barat menggelar bimbingan teknis (bimtek) di Hotel Aryaduta, Kota Bandung, Minggu 22 Juni 2025, supaya para kader di DPRD provinsi maupun kota/kabupaten terampil dalam menyusun anggaran sesuai regulasi yang berlaku.

Ketua DPD golkar Jabar TB Ace Hasan Syadzily menuturkan, pembekalan ini dilakukan supaya optimalisasi APBD berjalan baik.

"Agar mereka memiliki pemahaman dan keterampilan tentang penyusunan anggaran, sesuai kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentu sesuai dengan harapan masyarakat," terang Ace Hasan.

Dalam momen ini, Ace Hasan mengaku turut menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta di tiap jenjang pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus mampu menyusun, memanfaatkan anggaran dan mempertanggungjawabkannya secara baik.

"Setiap rupiahnya, harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peruntukannya dan ditempatkan dalam skala prioritas," ucapnya.

Selain itu, delapan pilar yang menjadi visi dan misi Pemerintah Indonesia saat ini atau Asta Cita, harus menjadi rujukan dalam pembangunan di daerah.

"Sehingga, dapat seiring sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat di dalam proses penganggaran keuangan daerah tersebut," imbuhnya.

Maka dari itu, melalui bimtek ini diharapkan kader golkar di parlemen memiliki pemahaman yang komprehensif dalam menyusun anggaran, sesuai dengan filosofi dari politik anggaran DPRD.

Guna mencapai tujuan nasional, salah satunya pertumbuhan ekonomi harus naik ke 8 persen.

"Tentu itu juga tergantung dari dukungan sistem penganggaran di daerah juga. Karena ekonomi nasional tentu tergantung dari sejauh mana penyusunan anggaran dan ketahanan anggaran di tingkat daerah," ucapnya.

"Karena itu, saya kira penting proses pendidikan dan pembekalan, termasuk tadi juga ada kepala daerah. Saya menekankan bahwa harus ada sinergitas antara kepala daerah juga dengan para anggota dewan, dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan aspirasi rakyat," imbuhnya.

Disinggung pergeseran anggaran APBD murni 2025 yang selalu berubah-ubah di Jabar, Ace Hasan meminta kadernya di parlemen untuk memberikan dukungan secara objektif, terhadap penyusunan anggaran yang memang diorientasikan untuk kepentingan masyarakat jawa barat.

Terlebih Jabar diakuinya sebagai lokomotif kemajuan Indonesia, seiring jumlah penduduknya yang paling banyak. Maka dari itu, penyusunan anggaran tentu harus didasarkan pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan mendorong menjadi stimulasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Jabar.

"Walaupun sekarang pertumbuhan ekonomi jawa barat 4,9 persen, masih sedikit di atas rata-rata nasional, tentu kita harapkan ke depan pertumbuhan ekonomi ini juga dapat terus ditingkatkan," kata Ace Hasan.

Salah satunya, dengan memassifkan investasi untuk masuk ke Jabar, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Harus ada upaya yang serius untuk menarik investasi ke jawa barat," tandasnya.***