Gelar Saresehan Nasional, MPR RI Siap Rancang UU Obligasi Daerah

INILAHKORAN.ID - MPR RI menggelar saresehan nasional bertajuk obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan dan alternatif investasi bagi publik di Kota Bandung, Rabu 10 Desember 2025.

Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng mengatakan, ini merupakan rangkaian ketiga sebelum lokakarya di Bali. Saresehan ini merupakan upaya MPR RI dalam persiapan merancang Undang-undang (UU) obligasi daerah.

Dimana UU tersebut akan menjadi payung hukum bagi investor ketika akan membeli obligasi milik pemerintah daerah. Memperkuat regulasi yang sudah ada pada saat ini.

Hasil dari saresehan berupa masukan dari gubernur, bupati, wali kota dan akademisi kelak akan dirangkum menjadi naskah akademis, untuk kemudian disampaikan ke DPR RI guna menjalani proses legislasi.

"Kami berharap kegiatan ini bisa diikuti oleh teman-teman dari fraksi yang lain dan yang terlebih adalah dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo agar bisa membantu pemerintah pusat menyelesaikan masalah di daerah," ujar Melchias.

Dia berharap, tahun depan UU obligasi daerah ini rampung dan memberikan hasil positif bagi pemerintah daerah. 

"Kita bisa lihat contoh Jepang, hutangnya itu 200 persen daripada PDB-nya tapi hutang di dalam negeri, tidak ada exposure financialnya. Kita bisa lakukan itu juga, jadi rakyat yang punya uang dia bisa membangun kampung halamannya, bisa membangun negerinya. Itu yang sebetulnya cita-cita luhur daripada obligasi daerah ini dan yang paling penting adalah menjaga NKRI," ucapnya.

Sebab nantinya daerah yang memiliki fiskal bagus dapat membantu wilayah lain melalui obligasi investasi.

Sementara Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, pembiayaan daerah berasal dari pajak. Pihaknya berharap, optimalisasi dana bagi hasil dapat terus dioptimalkan.

Obligasi daerah ini menurutnya merupakan redistribusi keuangan. Yaitu keuangan yang terpusat pada sebuah titik kemudian terdistribusi ke daerah-daerah melalui obligasi daerah.

"Sehingga ruang-ruang terbuka untuk membangun kampung halaman bagi mereka yang sudah punya kecukupan fiskal, kecukupan ekonomi, usaha yang semakin maju itu bisa memiliki efek bagi kegiatan-kegiatan di daerah masing-masing daerah asal tempat tinggalnya melalui obligasi daerah," katanya.

Dua instrumen ini kata dia, bila efektif akan menghasilkan pertumbuhan pembangunan yang pesat bagi daerah.

"Sehingga kita tidak menemukan lagi daerah-daerah yang terisolir dan terpencil," tandasnya.