Gubernur Dedi Mulyadi Bakal Sanksi Tegas Sekolah yang Berani Loloskan Siswa Titipan di SPMB 2025

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat dedi mulyadi bakal memberikan sanksi tegas kepada pihak sekolah, bila berani loloskan siswa titipan pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

Dedi mengatakan, semua kecurangan pada SPMB 2025 akan mendapat sanksi tegas. Sebab diakuinya, sudah menjadi rahasia umum adanya siswa titipan.

"Pada sistem penerimaan siswa baru. Biasanya dengan sistem yang sekarang ini, suka banyak titipan, titipan gubernur, titipan asisten, titipan kepala dinas, titipan dewan, pokoknya tidak ada titipan-titipan!," ujar Dedi, Senin 9 Juni 2025.

Dedi menegaskan, jika seluruh kepala sekolah sudah diinstruksikan untuk menolak siswa titipan. Bila melanggar hal ini, maka yang bersangkutan akan ditindak tegas. Sebab itu, dia menginginkan agar kepala sekolah bisa lebih berhati-hati dan tidak coba-coba berbuat curang. 

"Kepala sekolah yang takut karena titipan memasukkan orang yang tidak berhak, maka saya akan berikan sanksi!" tegasnya.

Adanya titipan menurut Dedi sejatinya pertanda bagus, karena berarti orang tua ingin anaknya sekolah. Namun daya tampung sekolah negeri selama ini terbatas. Hal ini merupakan tugas dan salah negara, karena belum bisa menyediakan daya tampung sekolah yang cukup buat warganya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto menegaskan, praktik kecurangan dalam SPMB ini nantinya akan mudah terlihat melalui sistem yang sudah disiapkan. 

"Nanti akan kelihatan jadi kita bisa lihat ada yang tidak berbuat baik tidak sesuai fakta akan kelihatan, seperti dari dari jalur afirmasi atau lewat domisili nanti akan kelihatan di sistem," katanya. 

Purwanto mengungkapkan, Disdik Jabar telah melakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA, SMK dan SLB di Jabar tahun 2025.

Dimana hal itu sebagai langkah komitmen bersama dan memastikan pelaksanaan SPMB jenjang SMA, SMK dan SLB berjalan lancar, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari berbagai pungutan atau Pungli.

"SPMB sudah punya aturan baku, tapi masalahnya sering muncul bukan karena sistem, melainkan karena integritas yang lemah, baik dari penyelenggara maupun masyarakat," ucapnya.

Dia mengingatkan, bahwa selama masih ada kepentingan pribadi dan praktik manipulasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik, keadilan tidak akan tercapai.

"Kalau masyarakat masih mementingkan kepentingan sendiri dan memaksakan kehendak, bagaimana kami bisa melayani secara adil?," tuturnya.

Pihaknya mengimbau agar seluruh pejabat struktural, Kepala Cadisdik, Kepala sekolah, pengawas sekolah, dan seluruh pihak terkait berkomitmen dalam melaksanakan SPMB yang lancar, objektif, transparan, akuntabel dan bebas dari pungutan. (Yuliantono)