Guru Besar Unpad Sarankan Kapolri Mundur, Buntut Demo Besar-besaran di Sejumlah Daerah

INILAHKORAN, Bandung - Meninggalnya pengemudi ojek online (Ojol) Affan Kurniawan dilindas Rantis Brimob di Jakarta beberapa waktu lalu berbuntut panjang.

Elemen masyarakat dan mahasiswa di sejumlah daerah turun ke jalan, melakukan demonstrasi sebagai bentuk solidaritas terhadap kematian Affan.

Kejadian anarkis pun turut terjadi di Kota Bandung, tepatnya di kawasan sekitar Gedung DPRD Jawa Barat. Puluhan kendaraan bermotor hangus terbakar, satu unit rumah yang menjadi Wisma MPR juga turut hangus. Terakhir, Kantor DPRD Jabar dibobol, sejumlah barang dijarah dan dihancurkan.

Kejadian yang terjadi pada dua hari ke belakang, menjadi gambaran luapan kekecewaan publik terhadap pemerintah.

Melihat kondisi ini, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Profesor Muradi Clark menilai, aksi yang terjadi kemarin adalah dampak dari kekecewaan publik terhadap kinerja kepolisian itu sendiri, selain dari kondisi politik di Indonesia. Dimana publik menilai polisi tidak cukup baik dalam menangani beberapa persoalan. 

"Di mata publik polisi dianggap tidak cukup baik dengan berbagai dinamika yang ada. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya mendorong proses demonstrasi. Kan gini, publik enggak akan seberani itu kalau kemudian polisi kan baik-baik saja," ujar Muradi dikutip Minggu 31 Agustus 2025.

Masalah dari kekecewaan publik ini kata dia, ada di dalam kepolisian itu sendiri dan dirinya juga mempertanyakan kondisi internal dari jajaran Polri saat ini dengan masa kepemimpinan Jendral Listyo Sigit yang sudah menjabat selama lima tahun ini.

Sementara, bicara soal keamanan, seharusnya pergantian dilakukan maksimal tiga tahun. Hal ini dikarenakan ada periode penyegaran dan penata kelolaan hingga regenerasi yang lebih baik. 

"Yang paling penting adalah bagaimana kemudian ada kebaruan pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian. Hari ini saya kira pendekatan dilakukan normatif banget. Itu very-very basic police rule ya kalau istilah saya. Di mana kemudian itu ada selemah-lemahnya iman lah," katanya.

Dengan penanganan yang sangat rendah ini membuat publik merasa polisi saat ini tidak begitu baik dalam melindungi masyarakatan. Seperti dalam kasus Ojol Affan Kurniawan yang mana polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang anggotanya.

Menurut Muradi, hukuman terhadap tujuh anggota tersebut nantinya tidak akan membuat publik mereda. Sebab hukuman tersebut dinilainya hanya ada level paling bawah. 

"Publik enggak akan cukup dengan mengadili tujuh orang tadi ya. Publik enggak akan enggak enggak akan nyaman itu. Karena dianggap itu cuman level paling bawah banget gitu," ucapnya.

Pola-pola tersebut juga sering diterapkan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus di Indonesia. Misalnya seperti di tragrdi Stadion Kanjuruhan, Malang. Menurutnya, meminta maaf saja tidak akan cukup membuat publik mereda.

"Artinya memang ada satu tanggung jawab yang lebih ini bukan lagi level mohon maaf," kata dia.

Atas semua kondisi ini, Muradi menilai ada dua cara yang dirasakannya bisa meredam kekecewaan publik. Pertama bisa pencopotan Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto atau Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengundurkan diri. 

"Saya kira pilihannya cuma dua opsi. Pertama adalah Pak Sigit itu mundur sebagai ksatria gitu ya. Ksatria artinya dia mundur, karena merasa gagal melaksanakan tugas-tugas fungsi kepolisian selama kurun waktu seminggu ini gitu dan yang kedua adalah dia dicopot Pak Pak Prabowo," kata dia.

Diketahui, tuntutan Muradi ini sama dengan aspirasi masyarakat yang melangsungkan aksi massa di Kota Bandung. Dimana salah seorang Ojol asal Arcamanik, Andri (37 tahun) mengatakan, sengaja turun langsung ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan solidaritas atas meninggalnya tekan sesama profesi di aksi Jakarta kemarin. 

"Tujuan solidaritas sesama Ojol kemarin meningal di jakarta. Kalau diam gak bakal ditangani. Mudah-mudahan pejabat polri diganti. Kapolri juga diganti," kata Andri saat ditemui. 

Peristiwa ini menurutnya, sangat memilukan, di mana seorang Ojol yang hendak mengantarkan pesanan meninggal secara tragis oleh kendaraan Polisi yang mana merupakan hasil dari pajak para pengendara ojek online juga. 

Sebab itu, dia meminta agar para pelaku yang melindas Ojol tersebut diberikan hukuman setimpal, dan Kapolri juga harus bersikap tegas untuk menindaklanjuti hal ini. 

"Ojol aja dilindas dari mobil hasil pajaknya, saya sedih walaupun gak di sana saya ngerasain. Saya gak berharap minta kerjaan, kami jalan nyari orderan driver gak ikut demo dia nganter pesanan dan dilindas. Harapannya polisi jangan gitu dijagain yang demo," tandasnya. (Yuliantono)