Harapan Pesisir Menanti Kapal Bersandar

Oleh: Yuliantono

Hasil tangkapan ikan seharusnya menjadi denyut ekonomi bagi kawasan pesisir Jawa Barat. Namun, sebelum sempat menggerakkan pasar, menghidupkan usaha, atau menambah pendapatan daerah, sebagian hasil laut justru lebih dulu berlabuh di provinsi lain.

Bukan karena laut Jawa Barat miskin ikan. Persoalannya justru berada di daratan, tepatnya pada status pelabuhan perikanan yang dinilai belum mampu menampung aktivitas kapal dalam skala lebih besar.

Kondisi itu menjadi perhatian Komisi II DPRD Jawa Barat. Lembaga legislatif tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat peningkatan status sejumlah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, menilai status pelabuhan yang masih sebatas PPI membuat kapasitas pelayanan belum optimal. Akibatnya, banyak kapal perikanan memilih menurunkan hasil tangkapan di pelabuhan luar daerah.

"Peningkatan status pelabuhan akan membuka peluang yang lebih besar bagi Jawa Barat dalam meningkatkan aktivitas perikanan. Dengan demikian, hasil tangkapan ikan dapat didaratkan di pelabuhan-pelabuhan Jawa Barat sehingga memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sekaligus memudahkan pendataan produksi perikanan," ujarnya, Kamis (23/7). 

Menurut Lina, perubahan status pelabuhan bukan sekadar pergantian nama atau administrasi. Di balik perubahan itu tersimpan peluang untuk membangun ekosistem ekonomi kelautan yang lebih kuat.

Dengan status sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai, pelabuhan memiliki cakupan layanan yang lebih luas. Kapal-kapal perikanan dari berbagai daerah dapat bersandar, membongkar hasil tangkapan, sekaligus memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia.

Selama ini, keterbatasan fasilitas dan kewenangan membuat sebagian kapal memilih berlabuh di luar Jawa Barat. Akibatnya, transaksi ekonomi yang lahir dari aktivitas tersebut ikut berpindah, begitu pula potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya bisa dinikmati pemerintah provinsi.

Padahal, setiap kapal yang bersandar tidak hanya membawa ikan. Di belakangnya ada aktivitas bongkar muat, perdagangan hasil laut, jasa logistik, transportasi, perbekalan kapal, hingga usaha kecil milik masyarakat sekitar pelabuhan. Semakin ramai sebuah pelabuhan, semakin besar pula roda ekonomi yang berputar di kawasan pesisir.

Karena itu, Komisi II DPRD Jawa Barat meminta pemerintah provinsi segera mengusulkan peningkatan status pelabuhan kepada pemerintah pusat. Sebab, kewenangan menetapkan status pelabuhan berada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Lina berharap proses tersebut tidak berlarut-larut. Menurutnya, pelabuhan perikanan di Jawa Barat perlu didorong menjadi pusat aktivitas yang lebih modern dan produktif agar manfaat ekonomi sektor kelautan benar-benar dirasakan masyarakat.

"Kami berharap proses ini dapat dipercepat sehingga pelabuhan-pelabuhan di Jawa Barat mampu berkembang menjadi pusat aktivitas perikanan yang lebih modern, produktif, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," katanya. (gin)