Harga Naik, Beban Mencekik

Nyatanya, situasi itu telah dirasakan masyarakat di Jawa Barat. Kenaikan harga beras yang terjadi secara nasional ikut menekan pasar pangan di wilayah ini.

Di pasar tradisional, beras medium kini dijual dengan harga Rp13.000-Rp13.500 per kilogram. Sementara beras premium berada di kisaran Rp14.800-Rp14.900 per kilogram.

Kenaikan tersebut tidak berdiri sendiri. Di balik harga beras yang harus dibayar konsumen, terdapat persoalan produksi hingga distribusi yang saling berkaitan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, Linda Al Amin, mengatakan pergerakan harga beras di Jabar sejalan dengan tren kenaikan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

"Tren kenaikan harga beras memang terjadi secara merata di tingkat nasional, termasuk di wilayah Jawa Barat," ujar Linda dalam keterangannya, Selasa (3/11).

Dampaknya juga tercermin dalam data inflasi. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 November 2026, beras memberikan andil terhadap inflasi tahunan (year-on-year) Jawa Barat sebesar 0,17 persen.

Salah satu pemicu kenaikan harga adalah berkurangnya potensi produksi beras nasional. Luas potensi panen pada periode September-November 2026 tercatat menyusut sekitar 12,97 persen.

Penurunan luas potensi panen tersebut turut diikuti proyeksi produksi beras nasional yang terkoreksi 11,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berkurangnya potensi produksi ini kemudian memberikan tekanan terhadap harga gabah di tingkat penggilingan. Pada akhirnya, kenaikan biaya di sepanjang rantai produksi dan distribusi ikut memengaruhi harga beras yang sampai ke tangan konsumen.

Linda menjelaskan, pembentukan harga beras dipengaruhi banyak faktor. Mulai dari dinamika permintaan dan penawaran, harga gabah di tingkat produsen, biaya penggilingan, hingga ongkos transportasi dan kelancaran distribusi dari sentra produksi menuju wilayah konsumen.

"Hal ini otomatis meningkatkan tekanan harga di tingkat penggilingan padi," jelasnya.

Meski demikian, ada sedikit kabar baik di tengah tekanan harga tersebut. Berdasarkan pemantauan DKPP Jawa Barat melalui panel harga komoditas, harga beras di tingkat konsumen mulai menunjukkan penurunan.

Perkembangan ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat yang selama ini harus mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Namun, penurunan harga di tingkat konsumen masih perlu dijaga keberlanjutannya. Sebab, stabilitas harga beras tidak hanya bergantung pada ketersediaan stok di pasar, tetapi juga pada kemampuan produksi petani serta kelancaran distribusi dari daerah penghasil ke wilayah konsumen.

Di tengah dinamika tersebut, menjaga harga beras tetap terjangkau menjadi hal penting. Sebab, bagi masyarakat, stabilitas harga beras bukan sekadar persoalan angka di pasar, melainkan juga menyangkut kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus mengorbankan pengeluaran rumah tangga lainnya.

Respons Pemerintah Sementara itu, pemerintah menyiapkan sebanyak satu juta ton beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga stabilitas harga beras sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah potensi kenaikan harga pangan menjelang akhir 2026.

"Penyediaan beras SPHP ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan pasokan beras di pasaran tetap terjaga dengan harga yang terjangkau. Melalui program ini diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan tanpa terbebani kenaikan harga terutama menjelang akhir tahun," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Padang, Selasa (3/11).

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan penyaluran bantuan pangan komoditi beras alokasi Oktober, November, Desember 2026 di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang pada 3 November 2026.

Ia mengatakan beras SPHP tersebut dijual dengan harga Rp12.500 per kg, lebih rendah dibandingkan harga beras di pasaran yang mencapai sekitar Rp15.000 per kg.

"Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.500 per kilogram sehingga masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga Rp12.500. Selisih harga tersebut ditanggung pemerintah, bukan menjadi kerugian Bulog," ujarnya.

Ia menyatakan penyediaan beras SPHP merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengantisipasi gejolak harga pangan setelah produksi padi mengalami penurunan akibat musim kemarau.

Menurut dia, kenaikan harga kebutuhan pokok meskipun dalam jumlah kecil tetap berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah.(bsf)