Lam Alif, Menyalakan Asa di Jalan Pendidikan

Jalan menuju Kampung Ciraja, Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, bukan perjalanan yang bisa ditempuh dalam sekejap. 

Dari Cisomang Barat, dibutuhkan waktu lebih dari setengah jam mengendarai sepeda motor untuk sampai ke sebuah tempat belajar bernama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lam Alif.

Namun, jarak tak pernah benar-benar menjadi penghalang bagi Nining Yuningsih (48). Setiap Jumat siang dan Sabtu pagi, perempuan yang sehari-hari menjadi ibu rumah tangga sekaligus kader siaga Posyandu itu menempuh perjalanan tersebut demi satu hal: belajar.

Di usianya yang tak lagi muda, Nining kembali duduk di bangku sekolah. Bersama peserta didik lainnya, ia membuka buku, menyimak pelajaran, dan mengerjakan tugas. Ada semangat yang tak luntur, meski kesempatan menempuh pendidikan formal telah lama berlalu.

Bagi Nining, sekolah bukan sekadar jalan mendapatkan ijazah. Ada keinginan untuk memperluas wawasan sekaligus menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa belajar tidak mengenal batas usia.

"Walaupun telat belajar, saya tetap semangat. Saya ingin anak-anak melihat bahwa ibu mereka pun tidak berhenti belajar. Semoga ini menjadi contoh berharga bagi mereka," kata Nining usai mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA), Selasa (3/11). 

Keputusan itu mendapat dukungan dari sang suami. Meski keinginannya melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi masih harus menunggu kesempatan dan izin yang tepat, Nining tak ingin berhenti melangkah.

Baginya, setiap pelajaran yang didapat sudah menjadi pencapaian tersendiri. Ia tak sedang mengejar gelar semata, melainkan membuktikan bahwa pendidikan merupakan perjalanan panjang yang bisa ditempuh siapa saja.

Menjalani peran sebagai ibu rumah tangga, kader Posyandu, sekaligus peserta didik tentu membutuhkan kemampuan membagi waktu. Apalagi, tugas sebagai kader siaga terkadang datang tanpa diduga. Ketika ada panggilan darurat, tanggung jawab sosial tetap menjadi prioritas.

Namun, selama masih ada waktu luang, Nining berusaha memanfaatkannya untuk belajar. Dia berharap PKBM Lam Alif terus berkembang, memiliki fasilitas yang semakin memadai, dan mampu membuka kesempatan bagi lebih banyak warga untuk kembali mengenyam pendidikan.

"Usia bukan penghalang. Yang penting niat dan semangat tidak pernah padam," ujarnya.

Semangat serupa juga tumbuh pada diri Dika Suherman (17). Berbeda dengan Nining yang kembali bersekolah setelah dewasa, Dika mengikuti program Paket C karena ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Baginya, ijazah menjadi salah satu pintu untuk meraih cita-cita. Di PKBM Lam Alif, dia tak hanya berharap mendapatkan pengakuan pendidikan setara SMA, tetapi juga menambah pengetahuan.

"Selain ingin menambah wawasan dan belajar, saya ingin mendapat ijazah dan bisa melanjutkan kuliah setelah lulus dari PKBM ini," kata Dika.

Dua mata pelajaran menjadi favoritnya, yakni Bahasa Indonesia dan Pendidikan Agama Islam (PAI). Sementara Bahasa Inggris masih menjadi pelajaran yang cukup menantang.

Kisah Nining dan Dika hanyalah dua dari sekian banyak perjalanan peserta didik yang dipertemukan di PKBM Lam Alif. Di tempat ini, usia, pekerjaan, dan latar belakang bukan batas untuk kembali belajar.

Jauh sebelum menjadi tempat belajar bagi sekitar 300 peserta didik aktif seperti sekarang, PKBM Lam Alif bermula dari keprihatinan seorang guru terhadap anak-anak yang kehilangan kesempatan bersekolah.

Adalah H Ee Khaerudin M Noor (69), mantan Kepala SDN Tresnaraja yang mendirikan lembaga tersebut pada 1998. Saat itu, Kabupaten Bandung Barat bahkan belum terbentuk sebagai daerah otonom. Lembaga pendidikan kesetaraan masih sangat terbatas. Tercatat hanya sekitar 11 PKBM yang beroperasi di wilayah tersebut.

Ketika masih mengajar di sekolah dasar, Ee menyaksikan banyak anak terpaksa meninggalkan bangku pendidikan. Ada yang terkendala biaya, jarak tempat tinggal, hingga usia yang tak lagi memungkinkan mereka mengikuti pendidikan formal.

Pemandangan itu meninggalkan kegelisahan tersendiri. Dia tak ingin anak-anak tersebut kehilangan masa depan hanya karena tak memiliki kesempatan melanjutkan sekolah.

Dari kegelisahan itulah PKBM Lam Alif lahir. Tanpa menunggu bantuan pemerintah, Ee merintis kegiatan belajar secara swadaya. Kelas sederhana dengan sekitar 40 peserta didik menjadi langkah awal membuka jalan pendidikan alternatif bagi masyarakat.

Selama hampir dua dekade, operasional lembaga ditopang oleh kemampuan dan gotong royong masyarakat. Saat itu, program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) belum tersedia.

Perjalanan panjang tersebut membuat sistem pembelajaran terus menyesuaikan kebutuhan zaman. Jika dahulu pendidikan ditempuh selama enam tahun dengan ujian dua kali setahun, kini masa pembelajaran disesuaikan menjadi tiga tahun agar setara dengan jenjang pendidikan formal.

"Dulu ditempuh enam tahun dengan ujian dua kali setahun, kini disesuaikan menjadi tiga tahun, setara jenjang sekolah formal agar lulusannya memiliki jalur yang jelas untuk melanjutkan pendidikan," kata Ee saat ditemui di lokasi, Selasa (3/11). 

Kini, hampir 29 tahun sejak dirintis, PKBM Lam Alif berkembang menjadi tempat belajar bagi sekitar 300 peserta didik aktif. Menariknya, sebagian besar peserta datang atas inisiatif sendiri, tanpa harus melalui promosi khusus.

Bertahan di wilayah yang jauh dari pusat kota bukan perkara mudah. Fasilitas belajar masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Gedung yang digunakan saat ini merupakan bekas bangunan SD Tresnaraja yang mengalami kerusakan akibat longsor.

Ee memiliki cerita tersendiri tentang bangunan tersebut. Dia pernah membeli tanah menggunakan dana pribadi untuk relokasi SD Tresnaraja. Setelah sekolah berpindah, bangunan lama tidak dibiarkan terbengkalai. Tempat itu justru dihidupkan kembali sebagai ruang belajar masyarakat melalui PKBM Lam Alif.

Keterbatasan fasilitas masih terasa, terutama pada sarana teknologi. Saat ini, lembaga tersebut hanya memiliki 10 unit komputer dari bantuan pemerintah yang diberikan secara bertahap. Akibatnya, kegiatan praktik harus dibagi menjadi dua sesi agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar.

Namun, keterbatasan itu tak membuat Ee berhenti mencari jalan keluar. Sistem pembelajaran daring berbasis website dikembangkan untuk menjangkau peserta didik yang bekerja di luar kota.

Sebab, peserta didik PKBM memiliki latar belakang yang berbeda dari siswa sekolah formal. Sebagian besar sudah bekerja dan tinggal di luar daerah, seperti Bekasi dan Jakarta. Mereka hanya bisa datang ke kelas satu atau dua kali dalam sebulan.

"Sebagian besar bekerja di Bekasi, Jakarta, dan kota-kota lain, sehingga hanya bisa hadir sebulan sekali atau dua kali," katanya.

Kondisi tersebut membuat pengelola harus memahami keadaan peserta didik. Komitmen belajar tetap dibangun, tetapi dengan pola yang lebih fleksibel sesuai kesibukan masing-masing.

Ee menegaskan, PKBM bukan pengganti sekolah formal bagi anak-anak usia sekolah yang masih memiliki kesempatan mengenyam pendidikan reguler. Lembaga ini hadir sebagai jalan bagi mereka yang telanjur putus sekolah dan membutuhkan kesempatan kedua.

Puluhan tahun bukan waktu singkat untuk mempertahankan sebuah lembaga pendidikan, terlebih di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan. Namun, bagi Ee, hasil perjuangan itu tak semata-mata diukur dari jumlah peserta didik yang berhasil lulus.

Ada cerita tentang alumni yang kemudian menemukan jalan hidupnya melalui pendidikan kesetaraan. Tiga lulusan PKBM Lam Alif, misalnya, kini dipercaya menjadi kepala desa di Desa Cipada, Mekarjaya, dan Mandalasari. Alumni lainnya berkiprah sebagai guru, kepala sekolah, perangkat desa, hingga atlet nasional.

Ijazah Paket C yang diperoleh dari PKBM Lam Alif juga menjadi bekal bagi sejumlah lulusan untuk melamar pekerjaan, menduduki jabatan publik, maupun mengikuti pencalonan sebagai perangkat desa. (agus satia negara/gin)