Hari Kartini di Kota Bandung Angkat Peran Perempuan Memikul Beban Kepala Keluarga

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menandai peringatan Hari Kartini ke-147 bukan sekadar seremoni, tetapi dengan langkah konkret mengangkat peran perempuan yang selama ini memikul beban ganda sebagai kepala keluarga.

Dimomentum peringatan Hari Kartini 2026, pemerintah kota turut meluncurkan program Perempuan Kepala Keluarga Berdaya, Sinergi dan Sejahtera (PEKKA BERSINAR) yang ditujukan memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial perempuan.

“Program ini memastikan para ibu tunggal memiliki keberdayaan, baik secara sosial maupun ekonomi. Sehingga mereka mampu membesarkan anak-anaknya menjadi generasi terbaik yang menjadi harapan masa depan Indonesia,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk komitmen Pemkot Bandung dalam membuka kesempatan yang setara bagi seluruh perempuan untuk berkembang.
Data pemerintah menunjukkan jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga tidak sedikit.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati menyebut, ada sekitar 183 ribu perempuan yang tercatat sebagai kepala keluarga. “Kalau berdasarkan administratif, ada sekitar 183 ribu kepala keluarga perempuan. Itu kurang lebih 21,4 persen dari total sekitar 800 ribu kepala keluarga di Kota Bandung,” kata Uum Sumiati.

Menurutnya, program tidak hanya menyasar ibu tunggal. Tetapi juga perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, meski masih memiliki pasangan. “Ada yang suaminya sakit, tidak produktif atau mengalami kecelakaan kerja sehingga perempuan menjadi penopang utama ekonomi keluarga,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, program PEKKA BERSINAR menitikberatkan pada peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasional. Selama tiga tahun terakhir, pelatihan telah menjangkau sekitar 800 hingga hampir 900 peserta. “Jenis pelatihannya antara lain menjahit, tekstil dan tata rias. Selain itu ada juga kegiatan seperti katering dalam program P2WKSS,” ujar dia.

Ke depan kata Uum, pemerintah akan menginventarisasi seluruh peserta untuk mengukur efektivitas program. Sekaligus memperkuat jejaring usaha melalui kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, termasuk sektor perdagangan dan koperasi.

Tak hanya pelatihan, pihaknya juga akan memfasilitasi legalitas usaha bagi peserta yang belum memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan membentuk kelompok usaha di tingkat kecamatan untuk memperkuat pendampingan.

“Saat ini baru sekitar 3 ribu yang terdata. Ke depan, pendataan akan terus dilakukan agar program ini bisa menjangkau lebih banyak perempuan,” tandasnya.***