Hari Keempat Kebijakan Menteri ESDM, Warga KBB Keluhkan Sulitnya Dapatkan Gas Melon

INILAHKORAN, Ngamprah - Sejumlah warga di Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih kebingungan mencari tabung gas 3 kg sebagai imbas dari kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membatasi pembelian gas melon itu di tingkat pengecer per 1 Februari 2025 lalu itu.

Nurrahmi (29) misalnya, warga Cimareme ini mengaku masih kesulitan mendapatkan gas 3kg di warung-warung atau toko yang tak jauh dari rumahnya. Padahal, sebelumnya untuk mendapatkan gas 3kg tidak perlu bersusah payah lantaran ada warung di sekitar rumahnya banyak yang menjual gas melon tersebut.

Bahkan, tidak sedikit masyarakat tidak mengetahui agen atau pangkalan terdekat. 

"Kalau di warung tinggal jalan kaki sudah ada, kalau masalah harga yang lebih mahal tidak masalah kan enggak harus ngongkos juga," kata Nurrahmi, Selasa 4 Februari 2025.

Bagi masyarakat, ungkap Nurrahmi, yang terpenting bisa dengan mudah mendapatkan gas 3 kg untuk memenuhi kebutuhannya memasak.

Oleh karena itu, Nurrahmi berharap pemerintah bisa lebih bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan.

"Meski niatnya baik tapi harus dipikirkan juga secara matang apakah masyarakat siap atau tidak. Pangkalan gas elpiji juga enggak merata dan kebanyakan jauh dari rumah warga," ungkapnya.

Warga lainnya, Nisa Nawaaira (29) mengungkapkan, dirinya terpaksa membeli gas eceran sampai Rp23 ribu per tabung. Namun, dirinya tak mempermasalahkan tingginya harga gas melon tersebut lantaran jarak dari rumah untuk mendapatkan gas 3kg tak terlalu jauh.

"Kalau ke pangkalan atau agen memang lebih murah tetapi jaraknya jauh," ungkap warga Kampung Ngamprah Kaler, Desa/Kecamatan Ngamprah ini.

Nisa menilai, kebijakan pemerintah pusat ini bikin gaduh dan sengsara masyarakat. Padahal, selama ini masyarakat tidak mengeluh jika harus membeli di tingkat eceran.

"Kebijakan itu boleh saja kalau muncul gejolak di penerima subsidi. Selama ini tidak ada masalah karena meski harga diatas HET masyarakat diuntungkan dengan lebih dekatnya gas ke rumah tangga," ujarnya.

Tak cuma itu, Nisa mengungkapkan, kebijakan yang dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu sudah keterlaluan. Seharusnya, Pak Prabowo tidak membiarkan Bahlil berbuat ugal-ugalan hingga malah mencoreng citra Prabowo yang selama dikenal pro rakyat.

"Keterlaluan. rakyat sudah adem ayem malah bikin gaduh. Pak Presiden Prabowo harus segera bertindak," ungkapnya meluapkan kekesalan.

Terpisah, Kepala Disperindag KBB, Ricky Riyadi mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki jumlah pangkalan gas elpiji di Kabupaten Bandung Barat berjumlah 1.033 dan agen 41 unit. 

"Memang belum merata dan masyarakat cenderung belum mengetahui pangkalan ada di mana, karena kebiasaan membeli di warung. Dari 2.400 RW pangkalan cuma 1.033. Harusnya minimal mendekati jumlah RW," katanya. 

Ricky tak memungkiri, sejumlah persoalan menjadi kendala minimnya keberadaan agen maupun pangkalan di Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya adalah dari sisi permodalan. 

"Utamanya memperbanyak pangkalan di setiap pelosok. Syaratnya kalau legalitas NIB saja. Cuman yang menjadi kendala bagi warung kecil itu masalah modal jadi pangkalan," katanya. 

"Pusat tidak memperhitungkan itu. Pada kenyataannya satu pangkalan minimal 100 tabung kali Rp100 ribu. Belum modal lainnya," sambungnya. 

Dalam menerapkan kebijakan ini, sambung Ricky, pemerintah pusat seharusnya bisa melakukan kajian maupun evaluasi. Pasalnya, saat ini persoalan yang ditemui di tengah masyarakat yakni keterbatasan pangkalan. 

"Minimal ada evaluasi, dan dalam evaluasi jelas ada gejolak karena tidak mungkin semua warung bisa jadi pangkalan. Bisa juga untuk minta waktu agar dikembalikan seperti semula sembari menunggu memperbanyak pangkalan," jelasnya. 

"Kebayang yang di pelosok seperti di Gununghalu. Satu desa hanya dua pangkalan. Misalnya biasanya beli di warung Rp23-24 ribu. Sekarang harus beli ke pangkalan dengan harga Rp20 ribu tapi menggunakan ojek. Kan itu ada biaya tambahan," tandasnya.