Hari Pancasila, Yudi Latif Serukan Demokrasi Ekonomi Berkeadilan

INILAHKORAN.ID – Revolusi Pancasila yang relevan dengan perkembangan zaman diperlukan untuk mewujudkan pemerataan keadilan ekonomi di Indonesia. 

Selain itu, pemahaman terhadap Pancasila, terutama di kalangan generasi muda, harus tumbuh dari kesadaran dan kerelaan, bukan sekadar kewajiban seremonial atau paksaan.

Hal itu disampaikan Yudi Latif, Dewan Pakar Majelis Musyawarah Sunda (MMS) sekaligus mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dalam Pidato Kebangsaan pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 yang digelar MMS di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Senin (1/6/2026).

Menurut Yudi, praktik demokrasi di Indonesia pascareformasi cenderung berkembang menjadi demokrasi politik yang lebih banyak menguntungkan kelompok elite. Akibatnya, stabilitas dan keberlanjutan pembangunan bangsa belum sepenuhnya kokoh.

Dia menilai, setelah lebih dari 25 tahun reformasi, kualitas demokrasi Indonesia dapat diukur dari sejauh mana demokrasi tersebut memperkuat integrasi nasional dan mewujudkan keadilan sosial, bukan justru memicu fragmentasi elite serta pertarungan kepentingan.

“Kalau demokrasi tidak menghasilkan persatuan dan keadilan sosial, berarti ada yang keliru dalam cara kita mengembangkannya. Peringatan Hari Pancasila harus menjadi momentum untuk mendorong demokrasi ekonomi yang menghadirkan keadilan lebih baik bagi seluruh rakyat, bukan memperlebar kesenjangan,” ujar Yudi dalam keterangan persnya.

Acara tersebut digelar di Gedung Indonesia Menggugat, lokasi bersejarah tempat Soekarno membacakan pledoi Indonesia Menggugat saat menjalani persidangan pada 1930.

Hadir dalam kegiatan itu Ketua Badan Pagawe (BP) MMS Andri Perkasa Kantaprawira beserta jajaran, serta para Pinisepuh MMS, antara lain Prof Ganjar Kurnia, Nu'man Abdul Hakim, Dr Eni Sumarni, Dr Ernawan S Koesoemaatmadja, dan Hendi Kuncara Garnita. Sejumlah aktivis mahasiswa dan perwakilan berbagai komunitas etnis, seperti Aceh, Batak, Lampung, Minang, dan Tionghoa di Tanah Sunda, juga turut hadir.

Yudi menegaskan, demokrasi ekonomi menjadi keniscayaan karena revolusi Pancasila bukanlah gerakan berdarah atau penuh kekerasan, melainkan proses transformasi mendasar untuk menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, persatuan harus berjalan beriringan dengan keadilan. Tanpa keadilan, persatuan akan rapuh. Sebaliknya, keadilan juga membutuhkan persatuan agar dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Dia juga menekankan pentingnya generasi muda memahami Pancasila sebagai nilai universal yang hidup dalam keseharian, bukan sekadar doktrin negara.

“Belajar Pancasila harus membuat orang merasa ikut memiliki, bukan menjadi kewajiban yang dipaksakan. Itu merupakan panggilan nurani,” katanya.

Sementara itu, Ketua BP MMS Andri Perkasa Kantaprawira mengatakan pihaknya tengah mendorong dua gagasan besar yang menjadi bagian dari visi MMS melalui agenda Sunda Sarakan dan Sunda Nagara.

Gagasan pertama, kata Andri, diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Perekonomian Indonesia yang dipimpin Pinisepuh MMS Burhanuddin Abdullah. 

Penyusunan RUU tersebut berangkat dari amanat Pasal 33 Ayat 5 UUD 1945 yang mengatur bahwa pelaksanaan sistem perekonomian nasional dan pengelolaan sumber daya alam perlu diatur lebih lanjut melalui undang-undang.

“Gagasan kedua diwujudkan melalui kegiatan ini, yaitu mendorong implementasi sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada peringatan tahun ini, fokus pembahasan diarahkan pada sila keempat dengan menitikberatkan pada sistem demokrasi,” ujar Andri.

Menurut dia, tujuan utama kegiatan tersebut adalah memperkuat kembali sistem permusyawaratan dan perwakilan rakyat sebagai fondasi sistem politik Indonesia.

Andri juga menyinggung pentingnya pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat. Menurutnya, dengan jumlah penduduk mendekati 50 juta jiwa dan hanya memiliki 27 kabupaten/kota, Jawa Barat menghadapi tantangan fiskal yang berbeda dibandingkan provinsi lain seperti Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Andri mengatakan Bandung merupakan salah satu melting pot pemikiran kebangsaan Indonesia. Karena itu, MMS berencana menjadikan Gedung Indonesia Menggugat sebagai pusat diskusi dan kajian kebangsaan yang dilengkapi situs web serta perpustakaan yang menyimpan berbagai pemikiran tokoh BPUPKI, PPKI, dan para pendiri bangsa.

“Dari sini diharapkan lahir pemimpin-pemimpin dengan pemikiran yang orisinal dan berakar pada kepentingan bangsa,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menilai Jawa Barat selama ini belum memperoleh perlakuan fiskal yang proporsional dibanding kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Menurut Rahmat, masyarakat Jawa Barat memberikan kontribusi besar melalui pajak dan berbagai sektor ekonomi, namun belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang sebanding dari pemerintah pusat.

“Saya melihat masyarakat Jawa Barat selama ini cenderung menerima keadaan dengan ikhlas. Padahal kontribusi yang diberikan sangat besar bagi negara,” katanya.

Sementara itu, Dewan Pakar MMS Alamsyah Saragih mengatakan sejarah menunjukkan bahwa keadilan dalam suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh ideologi, tetapi juga oleh konsensus para elite mengenai bentuk dan tata kelola negara.

“Tanpa konsensus yang adil, stabilitas dan keberlanjutan pembangunan akan sulit terwujud. Karena itu, masyarakat Sunda perlu meningkatkan posisi tawarnya dalam proses pengambilan keputusan nasional agar tercipta hubungan yang lebih setara dan berkeadilan,” ujarnya. ***