Hasil Koreksi TAPD Jabar Rp3 Triliun, Dedi Mulyadi Ingin Efisiensi Rp6 Triliun, Ini Alasannya...

INILAHKORAN, Bandung - Hasil koreksi simulasi efisiensi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang difinalisasi sebesar Rp3 Triliun di Kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung, Senin 17 Februari 2025 nyatanya belum sejalan dengan keinginan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi atau KDM ingin, efisiensi anggaran dapat menyentuh angka Rp6 triliun. Nantinya, alokasi tersebut dialihkan untuk sejumlah program pembangunan, saat dirinya resmi menjabat.

Dedi menjelaskan, efisiensi bukan mengecilkan anggaran yang sudah ada. Namun, anggaran belanja yang dianggap tidak penting akan dikurangi bahkan dihapus. Ia mencontohkan beberapa pemangkasan.

“Belanja perjalanan dinas, yang dianggap tidak penting dikurangi atau dihapus, belanja pakaian dinas dihapus. Kegiatan seminar-seminar, sosialisasi-solislisasi yang hanya bertujuan untuk menyerap anggaran dihapus,” ujar KDM.

Selain itu, kegiatan rutin seperti pembelian ATK atau kelengkapan kantor yang dalam setiap tahun jumlahnya cukup besar masuk dalam pengurangan. Landasannya adalah harus memaksimalkan teknologi informasi berbasis digital.

Kemudian semua kegiatan lain yang bersifat konsumtif yang tidak melahirkan investasi bagi masa depan jabar juga dihapus.

“Penghapusan dan pengurangan belanja yang tidak penting itu hari ini mencapai Rp 5 triliun, mudah mudahan bisa mencapai Rp 5,5 triliun atau Rp 6 triliun,” kata Dedi.

Pengalihan anggaran itu akan diarahkan untuk beberapa proyek strategis dengan target yang tinggi. Yakni, untuk membangun infrastruktur jalan diperhalus, diperlebar dan diperkuat. Semua pengerjaannya diharapkan bisa rampung dalam dua tahun.

Kemudian, membenahi jembatan yang berpotensi ambruk atau membangun jembatan gantung agar anak sekolah tidak mengalami masalah saat menuju sekolah. Berikutnya adalah membangun sarana irigasi untuk menunjang ketahanan pangan, melakukan reboisasi, membeli tanah-tanah strategis yang di dalamnya memiliki kandungan air atau sumber mata air.

Menjajaki kerjasama penghijauan dengan PTPN, untuk meningkatkan ketahanan ekologi dan ekosistem di Provinsi Jawa Barat

Selain itu, misinya adalah membangun puskesmas pembantu, mengembangkan rumah sakit meningkatkan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga agar mereka bisa berobat dengan baik dan yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban membayar.

Pada sektor pendidikan, meningkatkan jumlah sekolah SMA dan SMK, termasuk membuat ruang kelas baru (RKB) bagi sekolah sekolah yang kerurangan ruang kelas. Memperbanyak pembelajaran dan sertifikasi ijazah paket A, B dan C.

“Membangun rumah rakyat miskin dengan alokasi Rp40 juta sampai Rp50 juta per unit rumah dengan desain yang disesuaikan dengan karakter lingkungannya. Kemudian memasang jaringan listrik dengan total kebutuhan sekitar Rp350 miliar yang ingin diselesaikan pada tahun ini,” paparnya.

Misi lainnya, membangun IPAL komunal di setiap lingkungan rumah tangga dan pengembangan ipal komunal di provinsi. Membangun pembangkit listrik tenaga sampah, kemudian membeli mobil pengangkut sampah, membeli mobil damkar yang berkualitas dan berteknologi tinggi.

Program lainnya adalah menyiapkan beasiswa pendidikan untuk SMA dan SMK bagi sekolah swasta. Sekolah Negeri sudah dibebaskan. Termasuk di dalamnya, disiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu yang menjalani Pendidikan di wilayah Jabar dan di luar Jabar.

Beasiswa pun disiapkan untuk perguruan tinggi dengna fokus pendidikan di bidang engineering. Menurut dia, tujuannya bisa melahirkan generasi teknologi yang mampu menggerakkan ekonomi provinsi Jawa Barat menjadi kelas menengah industri

“Ini adalah rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan setelah nanti menjabat dengan tujuan paling utama mengubah pola masyaakrat dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif,” kata dia.

“Termasuk di dalamnya mengubah pola perilaku birokrasi dari birokrasi yang menyerap anggaran menjadi birokrasi pada investasi pada SDM, investasi infrastruktur, investasi kesehatan dan ke depan kita juga akan menambah investasi keuangan di berbagai sektor,” sambungnya.

Terpisah, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menekankan efisiensi anggaran tak boleh mengganggu indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah, apalagi sampai menghambat pelayanan publik. 

Ia juga mengingatkan momen bulan Ramadan dan lebaran jangan sampai harga kebutuhan pokok tinggi atau terjadi kelangkaan bahan pangan. Sampai saat ini Pemda Provinsi Jabar masih terus mematangkan detail dan poin -poin efisiensi pada APBD 2025 sesuai arahan Pusat. 

"Perlu diperhatikan betul jangan sampai efisiensi ini ada pelayanan kepada masyarakat berkurang itu tidak boleh," katanya lagi.

Sejalan itu Bey mendorong seluruh ASN untuk dapat bekinerja maksimal. Sehingga setiap pemangku kebijakan di perangkat daerah tak selalu berprinsip untuk merekrut tenaga ahli untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Hal ini sejalan dengan topik yang tengah hangat diperbincangkan di tengah masyarakat bahwa setelah dilantik, kepala daerah terpilih dilarang mengangkat tenaga ahli maupun staf khusus (stafsus). 

"Intinya adalah pertama optimalkan ASN. Bila perlu dilakukan transfer pengetahuan, didik juga teman-teman ASN. Sebetulnya para ASN muda kita kemampuan ada, tinggal diberikan kesempatan," jelas dia.

Sedangkan Ketua TAPD Jabar yang juga Sekda, Herman Suryatman mengungkapkan, dari hasil serangkaian simulasi, diputuskan efisiensi anggaran APBD perubahan 2025 mampu terkoreksi Rp3 triliun.

Penghematan senilai Rp3 triliun ini lanjut Herman, tinggal dilaporkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin dan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi untuk ditindaklanjuti.

"Sekali lagi yang memutuskan, Pak Gubernur. Dari kami di TAPD, sudah melakukan simulasi untuk mendapatkan angka terbaik karena efisiensi yang dilakukan, harus sesuai Inpres 1/2025. Kemudian harus tegak lurus juga dengan visi, misi Pak Gubernur terpilih," ujar Herman.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar ini melanjutkan, beberapa lini yang mampu dihemat antaranya belanja barang dan jasa (Barjas), bantuan keuangan untuk kabupaten/kota, dana hibah, belanja lainnya, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, honorer dan Silpa.

"Terkumpul Rp3 triliun. Ini hasil simulasi kami dan kami akan menunggu putusan dari pimpinan. Yang jelas kami sudah laporkan, kami akan konsultasikan, pada akhirnya Pak Gubernur yang akan memutuskan," ucapnya.

Seiring dengan efisiensi ini, Herman menegaskan kepada organisasi perangkag daerah (OPD), agar jangan sampai langkah tersebut mengganggu Indikator Kinerja Utama (IKU).

"Jangan sampai efisiensi, tapi IKU tereduksi. Kami minta OPD harus cermat, kemudian mengembangkan inovasi, kolaborasi karena modal utama pembangunan bukan hanya dari APBD, bisa juga dari berbagai pihak dalam koridor pentahelix. Kolaborasi dikembangkan sehingga ke depan belanja lebih efisien dan efektif," kata dia.

Herman melanjutkan, TAPD memastikan angka Rp3 triliun ini juga tidak akan mengganggu optimalisasi visi dan misi Dedi Mulyadi.

Utamanya, jangan sampai dari efisiensi yang dilakukan berdampak negatif bagi masyarakat.

"Dengan catatan, tidak boleh ada kemunduran pelayanan publik, PHK, kita harus jaga kondusivitas. Cai na herang, lauk na beunang," ujarnya.

"Hemat kami, efisiensi ini momentum untuk menguatkan kepemimpinan di setiap lapisan birokrasi pemerintahan karena pemimpin yang tangguh, saat efisiensi itu, inovasi, kolaborasi harus dikembangkan. Tidak menjadikan APBD modal utama pembangunan. APBD hanya stimulus. APBD harus dikelola efektif dan efisien," kata Herman.

Harapannya, melalui efisiensi yang dilakukan dapat mengakselerasi fokus utama Gubernur terpilih Dedi Mulyadi di infrastruktur seperti jalan, jembatan dan irigasi.

Kemudian di sektor pendidikan seperti ruang kelas baru dan unit sekolah baru, lalu elektrifikasi serta pelayanan dasar seperti kesehatan.

Tentunya lanjut Sekda Herman, nantinya hasil laporan TAPD mengenai angka efisiensi akan dilaporkan kepada DPRD Provinsi Jabar sebelum ditetapkan.

"Itu baru final, setelah diputuskan Pak Gubernur. Setelah itu dibicarakan dengan DPRD," tandasnya.***