TAPD dan DPRD Kabupaten Bogor Sepakat Pemutusan Kontrak Penyedia Jasa yang Lambat Pekerjaannya
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kabupaten Bogor sepakat untuk memberikan sanksi tegas berupa pemutusan kerja pada penyedia jasa yang terindikasi lambat dalam melaksanakan pekerjaan.
INILAHKORAN, Bogor- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kabupaten Bogor sepakat untuk memberikan sanksi tegas berupa pemutusan kerja pada penyedia jasa yang terindikasi lambat dalam melaksanakan pekerjaan.
Langkah itu dilakukan TAPD dan DPRD Kabupaten Bogor untuk mendorong tertibnya administrasi keuangan daerah serta mendorong percepatan pembangunan proyek infrastruktur.
Terkait dengan hal itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bogor Burhanudin meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki proyek insfrastruktur mempercepat pelelangan dan memberikan sanksi tegas berupa pemutusan kontrak penyedia jasa.
Baca Juga : Pemkot Gandeng Sektor Usaha Bebaskan Buang Air Besar Sembarangan
"Saya minta, SKPD teknis yang memiliki proyek insfrastruktur mempercepat pelelangan dan memutus kontrak penyedia jasa, apabila tidak bekerja secara baik dan tidak memberikan waktu tambahan," tegas Burhanudin, Selasa, 20 Desember 2022.
Burhanudin menerangkan, langkah tegas diatas agar Kabupaten Bogor tertib administrasi keuangan daerah, dimana dengan tidak adanya proyek yang meluncur ke awal tahun selanjutnya, maka uang sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) bisa digunakan secepatnya.
"Langkah tegas diatas, juga sesuai dengan saran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana mereka juga belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Bogor, saya minta percepat pelelangan dengan berkordinasi dengan SKPD teknis," terang pria yang sejak Tahun 2019 menjabat sebagai Sekda Kabupaten Bogor tersebut.
Baca Juga : Bakal jadi Objek Wisata Sejarah, DAPD Kabupaten Bogor Dijanjikan Dapat Banprov Jabar
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mendukung keinginan Pemkab Bogor, akan tertibnya administrasi keuangan daerah, dengan langkah-langkah percepatan lelang pengadaan barang jasa dan pemutusan kontrak penyedia jasa, setelah waktu targetnya selesai.
Halaman :
