Hasil Pemetaan Wilayah Terdampak Kekeringan, BPBD Cimahi Sebut Daerah Paling Rentan
BPBD Kota Cimahi telah menyelesaikan pemetaan yang mencatat sedikitnya 312 RW yang berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - BPBD Kota Cimahi telah menyelesaikan pemetaan yang mencatat sedikitnya 312 RW yang berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau 2026.
Pemetaan disusun sebagai strategi mitigasi bencana, mengingat ancaman krisis air bersih diprediksi bakal semakin meluas dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan, sehingga kesiapan dini menjadi kunci agar tidak menimbulkan dampak yang lebih parah bagi kehidupan warga.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi Fithriandy Kurniawan menyebut tidak ada satu pun kelurahan di wilayah administrasi kota yang terbebas dari risiko kekeringan.
Kendati demikian, data historis dan pola kerawanan yang terus dipantau menunjukkan bahwa kawasan bagian selatan secara konsisten menjadi wilayah yang paling rentan mengalami gangguan serius terhadap ketersediaan air bersih.
Berdasarkan proyeksi iklim dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, puncak intensitas kemarau yang berpotensi memicu krisis air diperkirakan akan terjadi pada rentang waktu Agustus hingga Oktober 2026.
“Jika melihat potensinya, seluruh wilayah Kota Cimahi terancam kekeringan dan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026,” sebut Fithriandy, Sabtu (27/6/2026).
Fithriandy menjelaskan, mengacu pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang menjadi acuan resmi perencanaan penanggulangan bencana, peristiwa kekeringan terparah yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir memang berpusat di kawasan selatan Cimahi.
"Kelurahan Melong, Utama dan Leuwigajah teridentifikasi sebagai daerah yang paling menderita dampaknya saat musim kemarau panjang melanda, di mana sumber-sumber air tradisional sering kali mengering lebih cepat dibandingkan wilayah lain," jelasnya.
Pola tersebut, terang Fithriandy, menjadi alarm bagi pemerintah untuk memprioritaskan penanganan di ketiga lokasi tersebut agar sejarah krisis berulang tidak terjadi kembali.
“Kekeringan paling parah yang kami catat terjadi dua tahun lalu dan dampaknya paling besar dirasakan masyarakat di wilayah selatan,” ucapnya.
Secara teknis, Fithriandy menjelaskan akar permasalahan utama yang memicu kelangkaan air bersih lantaran penurunan drastis debit air tanah akibat berkurangnya curah hujan yang meresap ke dalam lapisan bumi.
Lantaran sebagian besar warga di Cimahi masih sangat bergantung pada sumur gali atau sumur bor sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari, penurunan muka air tanah ini berdampak langsung dan nyata, banyak sumur yang mengering, sehingga pasokan air bersih untuk minum, memasak, dan kebersihan rumah tangga menjadi sangat terbatas atau bahkan terhenti sama sekali.
“Mayoritas warga menggunakan sumur sehingga ketika muka air tanah turun, pasokan air bersih ikut terganggu,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira mengatakan, pihaknya tidak tinggal diam dan telah menyiapkan serangkaian langkah antisipasi yang terukur dan terencana dengan matang.
"Meskipun fenomena alam seperti kemarau ekstrem sulit untuk dicegah atau dihindari sepenuhnya, kehadiran pemerintah di lapangan sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan," kata Adhitia.
Adhitia menyebut, salah satu persiapan krusial yang telah disiapkan adalah ketersediaan stok dan jalur distribusi air bersih yang siap diaktifkan segera ke wilayah yang dinyatakan terdampak parah.
“Fenomena alam tidak bisa kita hindari, tetapi pemerintah harus hadir untuk mengurangi dampaknya melalui langkah antisipasi yang terukur,” ucapnya.
Adhitia menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan air bersih menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar selama masa krisis kemarau berlangsung.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan penanganan berjalan lancar, lanjut dia, Pemkot Cimahi terus memperkuat jaringan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari instansi teknis, lembaga terkait, hingga perangkat di tingkat kelurahan dan RW, sehingga respons terhadap laporan warga dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan efisien.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih meskipun menghadapi kondisi kemarau yang ekstrem,” tegasnya.
Editor : Doni Ramdhani

