HUT RI ke-81: DPRD Jabar Minta Pemerintah Fokus Atasi Kemiskinan dan Pengangguran

INILAHKORAN.ID - Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karyaguna mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Namun, ia mengingatkan, tantangan terbesar yang kini harus menjadi perhatian adalah pengentasan kemiskinan, pengangguran, serta penguatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Buky usai mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026).

“Atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat saya menyampaikan dirgahayu Indonesia yang ke-81. Ini usia yang sudah cukup matang sebetulnya, untuk sebuah negara yang sudah merdeka, tetapi tentu saja pekerjaan atau PR-nya itu kan masih banyak, khusus di Jawa Barat,” kata Buky.

Menurut dia, capaian pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Jawa Barat selama hampir dua tahun terakhir menunjukkan hasil positif. Prioritas pembangunan infrastruktur yang dijalankan Gubernur Dedi Mulyadi dinilai berhasil meningkatkan kualitas jalan provinsi dan fasilitas pendukung lainnya.

“Kita melihat bahwa dari sisi pembangunan yang tertuang di RPJMD selama hampir dua tahun ini sudah berjalan cukup baik, terutama gubernur telah melaksanakan prioritas di sektor infrastruktur. Jalan-jalan provinsi sudah bagus-bagus, penerangannya juga sudah bagus,” ujarnya.

Buky menilai, keberhasilan tersebut tercermin dari tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi.

“Ini diapresiasi oleh masyarakat Jawa Barat dengan tingkat kepuasan terhadap gubernur itu sangat tinggi, 95,4 persen,” katanya.

Meski demikian, DPRD mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan capaian tersebut. Buky menegaskan, pembangunan harus mulai diarahkan secara lebih seimbang antara infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memiliki tiga fungsi utama yang tidak boleh diabaikan, yakni pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan.

“Saya sering mengingatkan, pemerintah perlu memperhatikan tiga hal besar dalam tugas dan fungsinya. Yaitu pertama menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, yang kedua menjalankan tugas dan fungsi pembangunan, dan yang ketiga menjalankan tugas dan fungsi pemberdayaan,” ucapnya.

Buky menilai, saat ini momentum yang tepat bagi Pemprov Jabar untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat, terutama dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi persoalan serius.

“Nah ini juga PR ya karena kalau dilihat dari jumlah penduduk Jawa Barat angka itu lumayan besar. Di situlah kami dari DPRD meminta supaya pemerintah juga menyeimbangkan prioritas pembangunannya untuk sektor pelayanan dan pemberdayaan masyarakat karena semakin masyarakat berdaya, beban pemerintah akan semakin kecil,” katanya.

Buky juga menanggapi pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi, yang menyoroti masih adanya pejabat bermental feodal di lingkungan birokrasi Jawa Barat.

Menurut dia, kritik tersebut harus menjadi alarm bagi aparatur pemerintah, agar kembali menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar pejabat administratif.

“Tentu saja ini juga menjadi catatan kami. Mungkin Pak Gubernur karena sering ke lapangan melihat pejabat-pejabat itu posisinya lebih banyak memberi perintah atau di belakang meja,” ujarnya.

Ia menegaskan, birokrasi tidak boleh terjebak pada rutinitas administrasi semata. Kehadiran pejabat di tengah masyarakat dinilai penting untuk memahami sekaligus menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga secara langsung.

“Jadi pejabat publik, pejabat pemerintah harus banyak turun ke lapangan bersama-sama dengan rakyatnya. Jadi tahu persis apa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat,” kata Buky.

Menurutnya, feodalisme dalam birokrasi bukan persoalan pelanggaran aturan, melainkan sikap yang membuat pejabat lebih ingin dihormati dan dilayani daripada melayani masyarakat.

“Ya feodal bukan pelanggaran, tapi artinya kan sikap. Sikap yang lebih ingin dihormati, ingin dilayani,” ujarnya.

Buky mencontohkan peran camat yang seharusnya lebih banyak hadir di lapangan, dibanding hanya berkutat pada urusan administrasi.

“Nah sekarang ini kecenderungannya lebih menjalankan fungsi-fungsi administrasi, padahal camat harusnya dengan status kepamongan yang melekat pada dirinya itu lebih banyak turun ke lapangan, menemui masyarakat lalu menyelesaikan persoalan-persoalan secara langsung,” tandasnya. (Yuliantono)