HUT RI ke-81 Jabar, Dedi Mulyadi Beri Kursi VIP ke Petani Hingga Nelayan

INILAHKORAN.ID-Ada pemandangan berbeda dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Senin (17/8/2026).

Bukan pejabat atau tokoh pemerintahan yang mendominasi kursi vip, melainkan masyarakat yang selama ini menjadi penggerak pembangunan dari lapisan bawah.

Petani, nelayan, pengemudi ojek online (ojol), petugas kebersihan, hingga pekerja bangunan mendapat penghormatan khusus dengan menempati area VIP di bawah saung semi permanen Pesanggrahan Pancarasa.

Sementara itu, jajaran pejabat Pemprov Jabar, unsur TNI-Polri, dan tamu undangan pemerintahan mengikuti jalannya upacara dari area depan lokasi tersebut.

Kehadiran warga pekerja di kursi kehormatan menjadi pesan kuat yang ingin disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya lahir dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dari kerja keras masyarakat yang setiap hari menjaga roda kehidupan tetap berjalan.

"Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP. Karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, termasuk kuli bangunan," ujar Dedi.

Ia mengatakan, kelompok masyarakat tersebut memiliki kontribusi besar dalam berbagai proses pembangunan Jawa Barat, termasuk pembangunan kawasan Gedung Sate yang kini menjadi Pesanggrahan Pancarasa.

Selain memberikan ruang penghormatan bagi pekerja sektor informal, Dedi juga mengapresiasi ribuan petugas kebersihan yang selama ini menjaga wajah Jawa Barat tetap bersih.

"Hari ini upacara juga diikuti oleh para tukang sapu yang setiap hari membersihkan seluruh areal jalan-jalan di Provinsi Jawa Barat, yang hampir kita rekrut lebih dari 3.000 orang," ucapnya.

Namun, di balik kemeriahan peringatan kemerdekaan, Dedi menyampaikan refleksi kritis mengenai masih adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan.

Ia mengakui, pemerintah belum sepenuhnya mampu menghadirkan kemerdekaan dalam arti yang dirasakan seluruh masyarakat Jawa Barat.

"81 tahun Indonesia merdeka, kami belum bisa memerdekakan seluruh rakyat Jawa Barat," katanya.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan, masih adanya puluhan ribu warga yang belum mendapatkan akses listrik. Dedi menyebut sekitar 80.000 masyarakat Jawa Barat masih menunggu pemerataan jaringan listrik.

Padahal, Jawa Barat dikenal sebagai salah satu daerah dengan sumber energi besar, mulai dari pembangkit listrik tenaga air hingga energi panas bumi.

Dedi mengungkapkan, saat dirinya mulai memimpin Jawa Barat pada 2025, jumlah warga yang belum teraliri listrik mencapai lebih dari 500.000 orang.

"Ironi itu harus kita selesaikan secara bersama, dengan upaya melakukan penataan dalam sistem keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk terarah pada aspek yang menjadi kebutuhan dasar warga," tuturnya.

Menurutnya, makna kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh hak dasar seperti akses energi, kesehatan, dan pelayanan publik yang layak.

Ia menegaskan, masyarakat Jawa Barat tidak boleh kembali menghadapi persoalan biaya ketika membutuhkan layanan kesehatan.

"Tidak boleh lagi ada rakyat Jawa Barat yang masuk ke rumah sakit, pulangnya berhutang karena ketidakmampuan keuangan," katanya.

Dedi menilai, penyelesaian persoalan kesejahteraan membutuhkan sinergi seluruh unsur, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Jabar, hingga instansi vertikal.

"Tujuan kita adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur," tandasnya.***