Dedi Mulyadi Minta Maaf di Upacara HUT RI ke-81, Kritik Feodalisme Birokrasi

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggunakan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk melontarkan kritik tajam terhadap praktik Feodalisme yang dinilai masih membayangi tata kelola pemerintahan.

Usai memimpin upacara di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026), Dedi mengajak seluruh elemen bangsa tidak hanya mengenang penjajahan yang dilakukan bangsa asing, tetapi juga berani mengevaluasi praktik penindasan yang pernah tumbuh dari kalangan pribumi sendiri.

Menurutnya, kemerdekaan harus menjadi ruang refleksi untuk mengoreksi seluruh bentuk kekuasaan yang menempatkan rakyat sebagai objek, termasuk warisan budaya feodal yang pernah mengakar dalam sejarah bangsa.

"Kita kan minta maaf juga. Kita ini selalu dalam setiap kemerdekaan itu secara heroik melakukan pengutukan terhadap kolonialisme, pada Belanda, kemudian setelah itu Jepang. Tetapi kita juga tidak menyadari bahwa perilaku imperialisme yang bersumber dari perilaku kita sebagai warga asli Indonesia juga terjadi," ujar Dedi.

Ia menilai, praktik kerja paksa dan berbagai bentuk eksploitasi pada masa lalu tidak sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan turut melibatkan kelompok elite lokal yang menikmati kekuasaan. Sebab itu, ia mengingatkan agar pola serupa tidak menjelma dalam wajah baru birokrasi modern.

"Artinya sifat perilaku ini bisa terjadi kepada kita penyelenggara negara hari ini," ucapnya.

Dedi menyoroti kecenderungan sebagian birokrasi yang lebih sibuk membangun citra kekuasaan, dibanding menghadirkan pelayanan publik. Menurutnya, budaya menghormati jabatan secara berlebihan, penggunaan atribut yang berlebihan, hingga fasilitas mewah berpotensi melahirkan jarak antara pemerintah dan masyarakat.

"Birokrasinya harus membenah diri. Jangan terlalu atributif," tegasnya.

Ia mengaku sengaja mengurangi penggunaan simbol-simbol jabatan, karena dinilai tidak relevan dengan semangat pelayanan kepada masyarakat.

"Saya misalnya tidak terlalu meletakkan baju-baju dinas, tanda pangkat, segala macam, karena itu akan menjauhkan kita dari layanan publik. Pakai baju biasa saja," tuturnya.

Tak hanya budaya birokrasi, Dedi juga mengkritik pola belanja pemerintah yang dinilai masih banyak tersedot untuk aktivitas internal tanpa dampak nyata bagi warga. Ia menegaskan setiap anggaran harus diarahkan pada program yang menghasilkan manfaat langsung.

"Paling utama alokasi anggaran itu harus benar komposisinya. Tujuan-tujuannya harus benar," katanya.

Dedi secara khusus menyoroti tingginya biaya rapat dan pertemuan yang kerap menghabiskan anggaran besar, tetapi minim hasil yang dirasakan masyarakat.

"Uangnya habisin di ruang rapat, habis puluhan juta, makannya Rp300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apa pun bagi masyarakatnya," katanya.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada banyaknya agenda, melainkan pada karya dan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Rencananya banyak, tapi karya yang dibuat oleh masyarakatnya tidak ada. Pengin dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita," ujarnya.

Dalam refleksi kemerdekaan tersebut, Dedi juga menekankan pentingnya memuliakan seluruh unsur pelayanan publik, termasuk petugas kebersihan. Ia menilai setiap profesi memiliki nilai strategis apabila diberi pembinaan, penghargaan, dan kesempatan berkembang.

"Kita contoh deh, misalnya tadi tukang sapu. Tukang sapu kalau diarahkan, dimuliakan, juga hebat," ucapnya.

Ia bahkan meyakini disiplin dan pembinaan yang konsisten, mampu meningkatkan profesionalisme petugas kebersihan hingga memiliki kemampuan yang setara dengan pasukan terlatih.

"Bukan hanya hebat nyapunya, barisnya juga hebat. Kasih tiga bulan lagi barisnya, itu sudah kayak pasukan elite, minimal pasukan elite tukang sapulah," katanya.

Dedi menegaskan, makna kemerdekaan harus diterjemahkan dalam perubahan nyata cara pemerintah bekerja. birokrasi, kata dia, harus meninggalkan mentalitas feodal, menghentikan pemborosan anggaran, serta memastikan seluruh kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat.

"Jawa Barat harus bebas dari perbudakan," tandasnya.***