Jejak Dedi Mulyadi Jaga Sumber Air Jabar, dari Mata Air hingga Data Center Jatiluhur

INILAHKORAN.ID - Polemik pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) di kawasan Jatiluhur, Purwakarta, kembali menyoroti isu keberlanjutan sumber daya air.

Sikap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta pembangunan BDx dihentikan sementara hingga aspek administrasi dan lingkungan dipastikan, bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba.

Jauh sebelum memimpin Jawa Barat, Dedi telah menunjukkan perhatian terhadap perlindungan sumber air. Mulai dari mengamankan mata air untuk kepentingan publik, mengawasi potensi pencemaran sungai, hingga mendorong agar investasi tidak mengganggu hak masyarakat atas air bersih.

Saat menjabat Bupati Purwakarta, Dedi menggagas pembelian sejumlah sumber mata air yang berada di lahan milik warga. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah sumber air dikuasai pihak swasta sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.

Pemerintah daerah saat itu memetakan sekitar 600 titik mata air di Purwakarta. Secara bertahap, sekitar 30 titik dibeli setiap tahun menggunakan anggaran daerah.

“Sebelum dikuasai oleh pihak swasta, maka kami harus gerak cepat dengan membeli sumber mata air dari lahan yang selama ini dimiliki oleh warga agar bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat secara luas,” kata Dedi, Kamis (1/10/2026).

Sumber mata air yang telah dibeli kemudian ditetapkan sebagai aset daerah. Airnya dialirkan ke permukiman warga melalui jaringan perpipaan dengan pengelolaan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat setempat.

“Teknisnya, nanti sumber mata air itu akan dibuatkan pipa supaya bisa mengalir ke rumah-rumah warga. Nanti yang mengelola ya pemerintah desa bersama masyarakat setempat,” ujarnya.

Menurut Dedi, air merupakan sumber daya strategis yang nilainya akan terus meningkat. Karena itu, keberadaannya perlu dijaga sebelum berubah menjadi komoditas yang sulit dijangkau masyarakat.

Dedi dan Isu Pencemaran Sungai

Komitmen tersebut juga terlihat ketika Dedi menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI pada 2022. Saat warga mengeluhkan bau yang diduga berasal dari aktivitas industri PT Indorama di Purwakarta, ia turun langsung melakukan peninjauan bersama tim Pengendali Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dalam inspeksi tersebut, sampel diambil dari area pabrik dan aliran Sungai Cikembang untuk diuji di laboratorium. Dedi menekankan penyelesaian persoalan lingkungan harus berdasarkan data ilmiah, bukan asumsi.

Ia juga mendorong adanya sistem pemantauan kualitas udara dan air yang dapat diakses masyarakat secara terbuka.

“Limbah itu sifatnya kimiawi tidak bisa asal ditafsirkan. Maka harus dijawab dengan hal ilmiah juga dengan membuat alat ukur yang bisa memberikan informasi terkini soal kualitas udara dan air di sekitar perusahaan,” ujarnya.

Dedi bahkan mendorong Sungai Cikembang menjadi kawasan wisata edukasi lingkungan. Menurutnya, keberadaan ikan dapat menjadi salah satu indikator alami untuk melihat kualitas air sungai.

“Kalau ikan hidup dan berkembang biak berarti air itu aman. Tapi kalau yang hidup hanya ikan sapu-sapu berarti Sungai Cikembang kotor,” kata Dedi.

Sumber Air dan Investasi Pusat Data AI

Setelah menjadi Gubernur Jawa Barat, perhatian Dedi terhadap sumber daya air kembali mengemuka. Pada awal 2025, ia menggulirkan gagasan pembelian mata air dan kawasan resapan yang dinilai strategis agar tetap berada dalam kendali publik.

Ia juga meminta anggota DPRD Jawa Barat membantu mengidentifikasi lokasi sumber air yang perlu diamankan.

“Kenapa? Karena suatu saat itu akan menjadi barang yang sangat mahal,” katanya.

Menurut Dedi, perlindungan sumber air juga tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga hutan dan kawasan resapan. Kerusakan lingkungan di daerah hulu berpotensi memengaruhi keberlangsungan sumber air.

Persoalan tersebut kini kembali menjadi perhatian seiring rencana pembangunan pusat data AI BDx di kawasan Jatiluhur, Purwakarta.

Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp3,5 triliun itu direncanakan dibangun di lahan seluas 11 hektare. Kapasitas awalnya mencapai 120 megawatt dan diproyeksikan berkembang hingga 640 megawatt pada tahap penuh.

Di tengah investasi tersebut, kebutuhan air untuk sistem pendingin menjadi salah satu isu yang disorot. Berdasarkan rencana proyek, kebutuhan air diperkirakan mencapai sekitar 384 liter per detik.

Pengembang menyatakan pasokan air akan diperoleh melalui PDAM dan tidak mengambil langsung dari Waduk Jatiluhur. Namun, kebutuhan air tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan sekitar.

Dedi kemudian meminta pembangunan dihentikan sementara hingga seluruh aspek administrasi, perizinan, dan lingkungan dipastikan sesuai ketentuan.

Bagi Dedi, perkembangan teknologi dan investasi tetap perlu berjalan, tetapi harus diimbangi dengan perlindungan lingkungan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Masalah lingkungan ini yang menjadi concern saya, selain pertanian,” pungkasnya.