HUT RI, Dedi Mulyadi Soroti Sampah 32 Tahun di Bandung dan Warga Jabar Tanpa Listrik

INILAHKORAN.ID - Di tengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan kritik tajam terhadap persoalan lingkungan dan ketimpangan pembangunan yang masih membayangi Jawa Barat.

Salah satu sorotan utama Dedi adalah temuan tumpukan sampah yang disebut mengendap selama 32 tahun di saluran air Kota Bandung. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi bukti jika persoalan sampah bukan hanya soal pengelolaan pemerintah, tetapi juga cerminan rendahnya kesadaran kolektif masyarakat.

"Saya ungkap deh di Bandung ini ada satu saluran air yang sampahnya 32 tahun baru diangkat," ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026).

Saluran yang dimaksud berada di kawasan Jalan Rajiman, tepat di depan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat. Dedi menyebut, saluran tersebut selama bertahun-tahun tertutup aktivitas perdagangan, sehingga fungsi drainase terganggu dan sampah terus menumpuk.

"Di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di saluran airnya. 32 tahun hitungan saya. Karena itu bertumpuk-bertumpuk-bertumpuk. Nah Bandung ini kan terjadi karena itu, saluran airnya digunakan untuk berdagang, sampahnya tidak diperhatikan bertumpuk," ungkapnya.

Menurutnya, persoalan sampah yang dibiarkan menahun merupakan simbol belum tuntasnya kemerdekaan dalam aspek lingkungan. Sebab itu, ia mengajak masyarakat menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum membangun tanggung jawab bersama terhadap kebersihan kota.

"Coba lihat sekarang. Nah ini problemnya itu menurut saya hitung 32 tahun ada deh itu sampah di situ gitu loh. Nah artinya ini harus dimerdekakan. Artinya setiap orang harus memiliki hak dan memiliki kewajiban," katanya.

Tak berhenti pada isu sampah, Dedi juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di Jawa Barat. Ia menilai sejumlah daerah penghasil energi justru belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan yang memadai.

Menurutnya, masih terdapat sekitar 500 warga Jawa Barat yang belum memperoleh akses listrik, meski provinsi ini menjadi salah satu lumbung energi nasional dengan keberadaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), panas bumi, hingga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

"PLTA ada di sini, geotermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada PLTS. Nah, pembangunan ini selama ini sering kali mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi. Sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan," ucapnya.

Dedi menilai, kondisi tersebut merupakan ironi yang harus segera diakhiri. Ia menegaskan pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi harus menjangkau kawasan yang selama ini menjadi penopang kebutuhan energi nasional.

Selain layanan listrik, infrastruktur jalan di sejumlah daerah juga menjadi perhatian. Dedi menyebut masih banyak warga di wilayah seperti Garut, Sukabumi, dan Cianjur yang harus melewati akses berkelok dan sulit untuk mencapai jalan utama.

"Kan kita masih banyak daerah yang menuju jalan besar aja harus melewati daerah yang berliku-liku ya," tuturnya.

Melalui refleksi HUT ke-81 RI, Dedi menegaskan kemerdekaan sejati harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, akses layanan dasar yang adil, serta lingkungan yang bersih dan layak bagi seluruh warga Jawa Barat.