Dedi Mulyadi Akui Layanan Dasar Jabar Belum Efektif, Listrik hingga Infrastruktur

INILAHKORAN.ID-Perayaan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum refleksi bagi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menilai, masih ada pekerjaan besar pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan dasar dan infrastruktur yang layak.

Usai memimpin upacara HUT ke-81 RI di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026), Dedi menegaskan, ukuran kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan negara menghadirkan pelayanan publik yang dirasakan seluruh rakyat.

Dedi menyebut, hingga kini masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan di Jawa Barat, salah satunya akses listrik bagi masyarakat.

"81 tahun merdeka, layanan dasar pemerintah belum bisa berjalan secara efektif," ujar Dedi.

Ia mengungkapkan, saat awal menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, masih terdapat sekitar 500.000 warga yang belum menikmati akses listrik. Kondisi itu dinilai memprihatinkan mengingat Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan sumber energi melimpah.

"Jabar itu pusatnya energi listrik. PLTA ada di sini, geothermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada PLTS," ucapnya.

Menurut Dedi, pembangunan sektor energi selama ini belum sepenuhnya menghadirkan pemerataan manfaat. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi penghasil energi justru masih ada yang belum menikmati hasil pembangunan tersebut.

"Di situ menghasilkan listrik, orang situnya terusir tapi listriknya tidak kebagian. Nah, ini kan perspektif yang harus segera dibenahi," katanya.

Dedi menilai, persoalan tersebut menunjukkan perlunya perubahan cara pandang dalam pembangunan. Pemerintah, kata dia, harus memastikan sumber daya yang ada mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sebab itu, ia mendorong adanya evaluasi terhadap pengelolaan anggaran daerah agar lebih fokus pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar membiayai aktivitas birokrasi yang bersifat rutin.

"Yang paling utama adalah pemerintah, terutama penyelenggara kegiatan keuangan daerah, tidak boleh abaikan layanan dasar dengan mengutamakan aspek-aspek yang bersifat rutinitas," tuturnya.

Dedi bahkan menyoroti sejumlah belanja pemerintah seperti perjalanan dinas, rapat, pertemuan, hingga pengadaan perangkat teknologi yang terus dilakukan setiap tahun.

"Berapa sih uang kita yang dibuang-buang untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, kegiatan-kegiatan pertemuan, rapat-rapat, mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen," ungkapnya.

Menurutnya, anggaran pemerintah harus diarahkan untuk program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Selain sektor kelistrikan, Dedi juga menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai persoalan yang harus segera dituntaskan. Ia menilai masih terdapat wilayah di Jawa Barat yang menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi geografis.

"Selain listrik, prioritas lainnya? Infrastruktur dong," ujarnya.

Dedi menyebut sejumlah daerah seperti Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Garut masih membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur agar konektivitas masyarakat semakin baik.

"Nah, itu secara bertahap harus terselesaikan," tegasnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga pelosok wilayah.

Sebelum melaksanakan Upacara HUT ke 81 RI, dilakukan kirab Bendera Merah Putih dari Gedung Pakuan menuju Gedung Sate, menggunakan iring-iringan kereta kencana.

Dalam momen ini juga dilaksanakan defile, yang diikuti 10 tim elit dari TNI dan Polri, guna memeriahkan HUT ke 81 RI.***