HUT ke-81 RI, Ketua Komisi II DPRD KBB Dorong Bapenda Tingkatkan PAD

INILAHKORAN.ID  - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di manfaatkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Amung Ma'mur untuk mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB agar berani melakukan pembaruan menyeluruh untuk menggali potensi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum terjamah secara optimal.

Ia juga meminta Bapenda tidak sekadar melanjutkan pola dan strategi peningkatan PAD yang diterapkan pada periode sebelumnya.

"Perubahan kepemimpinan di jajaran Bapenda menjadi momentum tepat untuk melakukan pemetaan ulang secara menyeluruh terhadap seluruh sumber pendapatan daerah yang dimiliki," kata Amung, Senin (17/8/2026).

Menurutnya, kemajuan daerah tidak bisa dibangun dengan cara berpikir yang sama dari masa ke masa; pejabat baru wajib membawa terobosan baru yang lebih relevan dengan kondisi wilayah saat ini. 

"Jangan hanya copy-paste dari sebelumnya. Dengan pejabat baru, harus ada pemetaan dan pencarian potensi PAD baru yang bisa dikembangkan," tuturnya.

Tak cuma itu, politisi Partai Gerindra juga menyoroti realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang hingga kini belum mencapai angka 50 persen dari target yang ditetapkan. 

"Tapi secara keseluruhan kinerja penerimaan dari sektor pajak masih berada di jalur yang diharapkan, dengan capaian telah melampaui 50 persen," ujarnya.

Namun di balik angka tersebut, masih terdapat sejumlah variabel penerimaan yang belum memenuhi sasaran, sekaligus tersimpan potensi besar dari sektor lain, seperti pajak barang dan makanan tertentu yang justru menunjukkan tren peningkatan dan layak menjadi fokus utama pengembangan.

"Secara umum masih on the track, capaiannya sudah lebih dari 50 persen. Memang ada beberapa variabel yang belum tercapai, tetapi ada potensi lain yang justru tumbuh dan bisa dimaksimalkan. Inilah yang harus segera dicari terobosan dan cara pengelolaannya," ungkapnya.

Kendati tantangan penggalian pendapatan cukup besar, Amung mengingatkan peningkatan PAD tidak boleh ditempuh dengan cara yang justru menambah beban di pundak masyarakat. 

Salah satu langkah yang dinilai kurang tepat dan tidak seharusnya dijadikan andalan itu menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara sembarangan. Baginya, menaikkan NJOP bukanlah tolok ukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, melainkan tanda belum optimalnya pengelolaan dari sisi pengawasan dan efisiensi.

"Jangan pernah berpikir bahwa menaikkan NJOP itu sebuah prestasi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana meminimalisasi kehilangan atau kebocoran penerimaan melalui digitalisasi yang bisa dipantau secara transparan," tegasnya.

Sebagai alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan, Amung mendorong Pemkab KBB berani mengalokasikan belanja modal untuk memperkuat sistem pendataan dan pengawasan berbasis teknologi.

"Upaya konkret yang bisa ditempuh antara lain pemanfaatan alat perekam transaksi elektronik seperti tapping box, serta pemutakhiran data objek pajak secara berkala dan akurat," ujarnya.

Amung mencontohkan, banyak lahan yang dulunya kosong kini telah berubah menjadi kawasan pemukiman atau komersial, namun datanya di sistem perpajakan belum ikut diperbarui, inilah celah yang harus segera ditutup.

"Data pajak harus terus dimutakhirkan secara berkala. Jangan sampai dulu tanahnya kosong, sekarang sudah berdiri rumah atau bangunan, tetapi datanya di kantor masih tertulis tanah kosong. Itu yang menjadi sumber kebocoran penerimaan," paparnya.

Amung mengakui, Komisi II DPRD KBB telah turun langsung melakukan pemantauan di lapangan, salah satunya mengunjungi kawasan Kota Baru Parahyangan yang memiliki potensi ekonomi dan perpajakan sangat besar. 

"Kawasan-kawasan bernilai ekonomi tinggi seperti ini harus dipetakan secara rinci dan dikelola secara maksimal agar kontribusinya terhadap PAD benar-benar terasa bagi pembangunan seluruh masyarakat Bandung Barat," ujarnya.

Diketahui, target PAD KBB pada tahun 2026 ditetapkan sekira Rp1,078 triliun, sementara untuk tahun 2027 diproyeksikan meningkat menjadi sekitar Rp1,124 triliun. 

Di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang penuh semangat kemandirian dan kemajuan ini, Amung berharap PAD signifikan berkat pengelolaan yang cerdas, transparan, dan berkeadilan.

"Bukan dengan membebani rakyat yang sedang berjuang membangun kehidupan yang lebih baik," tandasnya.***