DPRD Jabar Minta Pembinaan Narapidana Diperkuat Pasca-Remisi

INILAHKORAN.ID - Pemberian remisi umum kepada ribuan narapidana pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026), dinilai harus dimaknai lebih dari sekadar pengurangan masa pidana. 

Anggota DPRD Jawa Barat, Muhamad Sidkon Djampi menegaskan, remisi merupakan instrumen penting untuk mendorong perubahan perilaku warga binaan sekaligus memperkuat proses reintegrasi sosial.

Menurutnya, besarnya jumlah penerima remisi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy, Kota Bandung tahun ini, menunjukkan banyak warga binaan telah mengikuti proses pembinaan dengan baik dan berhak memperoleh penghargaan dari negara.

“Saya merasa appreciate terhadap pemberian remisi tahun ini yang jumlahnya juga cukup besar, cukup banyak. Sebagian besarnya mereka adalah warga Jawa Barat sendiri,” ujar Sidkon dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Ia menekankan, remisi harus menjadi titik balik bagi para warga binaan untuk membangun masa depan yang lebih baik setelah kembali ke tengah masyarakat. 

Pembinaan yang dijalani selama di lapas, kata dia, harus mampu melahirkan pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan tidak kembali terjerumus ke dalam tindak pidana.

“Mereka punya harapan untuk bisa mengabdi kepada Jawa Barat lebih baik lagi, lebih mengintrospeksi diri, tambah mandiri, maju, dan tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan kemarin sebagai tindak pidana,” ucapnya.

Sidkon juga menyoroti pentingnya dukungan lintas sektor, agar proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan berjalan optimal. Menurutnya, tanggung jawab pembinaan warga binaan tidak bisa dibebankan kepada satu institusi semata, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan legislatif.

“Ini kan sinergitas antar lembaga. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kanwil-nya, kita sebagai Dewan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki anggaran. Bagaimana kebutuhan yang ada di sini yang bisa diberikan oleh Provinsi Jawa Barat, kita harus mem-backup,” katanya.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Jawa Barat, lanjut Sidkon, memiliki peran strategis untuk mengawal kebijakan serta memastikan dukungan anggaran yang dibutuhkan dalam program pembinaan warga binaan dapat terealisasi.

“Sebagai legislatif harus mendorong, mem-backup, menyetujui, sehingga nanti menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bersinergi itu penting,” ujarnya.