Ini Catatan Pemprov Jabar untuk Dibenahi Kabupaten/Kota Kawasan Cekungan Bandung 

Sejumlah catatan diingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), untuk dibenahi kabupaten/kota yang berada di kawasan Cekungan Bandung.

Ini Catatan Pemprov Jabar untuk Dibenahi Kabupaten/Kota Kawasan Cekungan Bandung 
Sejumlah catatan diingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), untuk dibenahi kabupaten/kota yang berada di kawasan Cekungan Bandung.

INILAHKORAN, Bandung - Sejumlah catatan diingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), untuk dibenahi Kabupaten/Kota yang berada di kawasan Cekungan Bandung.

Antaranya Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi plus Kabupaten Sumedang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menuturkan, dalam koordinasi dan akselerasi pengembangan kawasan perkotaan Cekungan Bandung, melibatkan Sekda lima kabupaten/kota tersebut di Kantor Bappeda Jabar, Jumat 1 Agustus 2025, sejumlah catatan disampaikan guna menyamakan perspektif antara Pemprov dan lima kabupaten/kota tersebut.

Sebab menurutnya, harus ada sinergitas antara kabupaten/kota kawasan Cekungan Bandung supaya pembangunan dapat diakselerasi.

"Yang menjadi fokus kita, yang pertama terkait dengan pengolahan sampah. Ini harus menjadi perhatian teman-teman di Cekungan Bandung dan kami sendiri dari provinsi terus mengoptimalkan pemanfaatan Sarimukti, sembari mengakselerasi juga kesiapan Legoknangka," ujar Sekda Herman, Jumat 1 Agustus 2025.

Soal pengelolaan sampah ini, pihaknya kembali mengingatkan harus ada penanganan di hulu, dari kawasan permukiman.

"Karena tanpa partisipasi masyarakat, tanpa kontribusi teman-teman kabupaten/kota, kan sulit. Tentu kita sepakat, jangan sampai terjadi ledakan sampah di Kota Bandung atau di Celungan Bandung," ucapnya.

Selain penanganan di hulu, optimalisasi TPS3R di hilir kata Sekda Herman juga harus dilakukan. Teknologi seperti insinerator dapat digunakan, bahkan Pemprov Jabar sendiri kata dia, sudah memberikan stimulus dalam pengadaannya.

"Kota-kotanya sendiri harus proaktif," kata dia.

Selanjutanya kata dia, terkait tansportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) Metro Jabar Trans (MJT). Bagaimana ke depan, infrastrukturnya yang kini tengah disempurnakan dapat dimaksimalkan.

"Bagaimana BRT dioptimalkan ya, agar lebih nyaman ya, kemudian makin tepat waktu. Di sisi yang lain, kita pun mendorong elektrifikasi kereta api dan sebagainya," ujarnya.

Poin ketiga lanjut Sekda Herman, terkait kebutuhan air bersih bagi masyarakat Cekungan Bandung. Sungai Citarum menjadi sorotan, supaya dapat dijaga.

"Bagaimana Citarum kita jaga bersama. Ya harapannya sih, nanti tidak tercemar lagi. Ini harus diperjuangkan bersama dari hulu dan hilir," kata dia.

Terakhir yang tidak kalah penting lanjut Sekda Herman, mengenai tata ruang. Pemprov Jabar saat ini diakuinya tengah melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dimana pihaknya meminta kabupaten/kota kawasan Cekungan Bandung dapat selaras.

"Agar RTRW kabupaten/kota masing-masing juga dievaluasi dan sinergi dengan RTRW provinsi, termasuk breakdownnya ke RDTR (Rencana Detail Tata Ruang ), karena masih ada kecamatan-kecamatan ya di Cekungan Bandung yang belum dilengkapi dengan RDTR," ucapnya. 

Pihaknya berharap, RDTR ini dapat diselesaikan pada APBD perubahan 2025 atau selambat-lambatnya di APBD murni 2026.

"Dari Kementerian kan memberikan insentif tuh, pembiayaannya. Setengahnya kementerian dan setengahnya lagi kita bagi dua, antara provinsi dengan kabupaten/kota, agar RDTR dalam 2-3 tahun ke depan selesai semua di Cekungan Bandung," tuturnya.

Sebab menurutnya bila RDTR selesai, maka pengendalian tata ruang akan lebih mudah. Lantaran masalah utama di kawasan Cekungan Bandung adalah persoalan pengendalian ruang.

"Kalau ruangnya tidak terkendali, alih fungsi lahan tidak terkendali, kan bahaya juga. Sangat rentan nanti banjir, rentan bencana dan itu tidak boleh. Makanya harus melakukan pengendalian ruang," ujarnya.

Terlebih dalam penataan ruang ini, juga akan berimplikasi pada pariwisata dan ekonomi. Sebab Gubernur Dedi Mulyadi kata dia, melalui kebijakannya harus mengendalikan alih fungsi lahan untuk kelestarian.

"Kalau kita jaga kelestarian alam, jaga budaya, kita bisa jadi destinasi andalan. Karena rohnya pariwisata di Jawa Barat ini kan alam dan budaya. Saat kita bisa jaga alam, jaga budaya, In Syaa Allah pariwisata juga akan berkembang," kata Sekda Herman.

Ujungnya kata dia, bermuara pada perekonomian masyarakat sekitar dari sektor pariwisata. ***


Editor : Bsafaat