Ini Respons Ono Surono Soal Perluasan Halaman Depan Gedung Sate

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menilai wacana perluasan halaman Gedung Sate harus dengan kajiam mendalam

Ini Respons Ono Surono Soal Perluasan Halaman Depan Gedung Sate
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyebutkan perluasan halaman Gedung Sate harus dikaji lebih dalam soal dampaknya terhadap masyarakat.

INILAHKORAN.ID - Rencana perluasan halaman depan Gedung Sate dengan nilai mencapai Rp15,82 miliar mulai menuai sorotan. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono menegaskan proyek tersebut tidak bisa dilepas begitu saja tanpa kajian mendalam, terutama terkait urgensi dan dampaknya bagi publik.

Ia menilai, pembahasan soal penggunaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Ya, tentunya kan nanti akan kita bahas urgensinya seperti apa,” ujar Ono, Rabu (15/4/2026).

Meski demikian, Ono mengakui gagasan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki landasan filosofis yang kuat, yakni mengembalikan fungsi Gedung Sate sebagai simbol identitas Jawa Barat dan budaya Sunda.

“Tadi yang disampaikan oleh Gubernur itu kan mengembalikan fungsi Gedung Sate yang sebenarnya, yang merupakan kan identitas Jawa Barat, identitas Kesundaan,” katanya.

Ia menjelaskan, secara historis dan simbolik, kantor pemerintahan seharusnya terintegrasi dengan ruang publik seperti alun-alun atau lapangan terbuka. Hal itu mencerminkan kedekatan antara pemimpin dan rakyat.

“Di mana biasanya kantor gubernur harus menyatu dengan lapangan, harus menyatu dengan alun-alun. Karena simbolisasinya, itu kan Kantor Gubernur dan lapangan itu menjadi sarana bertemunya antara rakyat dengan para pemimpinnya,” ungkapnya.

Namun demikian, ia menegaskan aspek pembiayaan tetap menjadi perhatian utama DPRD. Setiap rupiah yang digelontorkan harus dipastikan tidak mengorbankan program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Sehingga, terkait dengan anggaran ya, tentunya ini menjadi kajian ya, kita semua,” katanya.

Ono juga menyatakan keyakinannya bahwa jika proyek tersebut disetujui, pemerintah harus memastikan tidak mengganggu alokasi anggaran untuk sektor prioritas lainnya.

“Dan tentunya saya yakin kalaupun kita setuju terkait dengan hal itu, tidak akan membebani anggaran-anggaran lainnya yang bersentuhan dengan masyarakat,” tandasnya. 


Editor : Ahmad Sayuti