Inspektorat KBB Siap Berikan Pendampingan di Berbagai OPD untuk Raih WTP dari BPK

Inspektorat KBB terus melakukan pendampingan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) agar mendapatkan predikat WTP saat Badan Pengawas Keuangan (BPK) menjalani pemeriksaan lapangan.

Inspektorat KBB Siap Berikan Pendampingan di Berbagai OPD untuk Raih WTP dari BPK
Adanya pendampingan yang dilakukan Inspektorat KBB menyusul adanya arahan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan yang meminta seluruh OPD di lingkungan Pemda KBB untuk mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 dari BPK. (agus satia negara)

INILAHKORAN, Ngamprah - Inspektorat KBB terus melakukan pendampingan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) agar mendapatkan predikat WTP saat Badan Pengawas Keuangan (BPK) menjalani pemeriksaan lapangan.

Adanya pendampingan yang dilakukan Inspektorat KBB menyusul adanya arahan Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan yang meminta seluruh OPD di lingkungan Pemda KBB untuk mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 dari BPK.

"Pemberian pendampingan juga dilakukan saat OPD sedang menjalani pemeriksaan cek lapangan oleh BPK berkaitan dengan proyek atau kegiatan fisik yang dilakukan KBB (Kabupaten Bandung Barat) di tahun 2022," kata Yadi Azhar di Inspektorat KBB, Senin 20 Februari 2023.

Selain itu, jelas dia, pendampingan tersebut dilakukan lantaran dalam dua pekan ke belakang BPK terus melakukan rechecking ke lapangan.

"Contoh kemaren, BPK sempat melakukan pemeriksaan terhadap MPP (mal pelayanan publik) kemudian juga melakukan pemeriksaan cek fisik terhadap Command Centre,” jelasnya.

Kemudian, BPK juga melakukan memeriksa PUPR ke lapangan kaitan dengan peningkatan jalan beberapa ruas jalan baik untuk wilayah utara maupun wilayah selatan.

"BPK juga akan melakukan cek fisik terhadap proyek kegiatan PUPR yang dananya pinjam dari SMI di wilayah selatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya bakal terus melakukan koordinasi baik dengan Plh Sekda KBB maupun kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KBB terkait LKPD tahun 2022 ini.

Menurutnya, hal itu dilakukan  agar dokumen laporan keuangan yang diperlukan BPK dapat terpenuhi setiap OPD.

“Alhamdulillah seluruh dokumen laporan keuangan tahun 2022 yang dibutuhkan BPK sudah semuanya terpenuhi. Mudah-mudahan Pemkab Bandung Barat dapat mempertahankan predikat LHP WTP,” tutupnya.*** (agus satia negara)


Editor : Doni Ramdhani