Instruksi Presiden Soal Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas Tak Digubris DPRD Kabupaten Bandung yang Pelesiran ke Labuan Bajo dan Pulau Batam

INILAHKORAN, Soreang - Meski Presiden Prabowo Subianto memerintahkan adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas tak digubris para anggota DPRD Kabupaten Bandung. 

Selama 17-19 Februari 2025, hampir semua anggota DPRD Kabupaten Bandung melancong ke Pulau Batam dan Labuan Bajo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan DPRD Kabupaten Bandung, para anggota DPRD Kabupaten Bandung yang berada di komisi berbeda-beda itu pergi studi banding ke Pulau Batam dan Labuan Bajo. Mereka pergi sejak Senin 17 Februari dan kembali ke Kabupaten Bandung pada Rabu 19 Februari 2025.

"Ada yang ke Batam dan Labuan Bajo. Kalau siapa sajanya dan tujuannya kemana saya enggak tahu persis, tapi yang pasti pergi semuanya. Mereka pergi sejak Senin dan rencana kembali pada Rabu ini" kata salah satu narasumber yang enggan disebutkan namanya, Rabu 19 Februari 2025.

Kepulangan mereka pada Rabu ini, kata dia, karena esoknya atau pada Kamis 20 Februari 2025, mereka akan mengikuti rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan pemaparan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung terpilih Dadang Supriatna-Ali Syakieb. 

"Kan setelah pelantikan pak Bupati dan wakilnya oleh pak Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Pak bupati dan wakilnya akan menyampaikan visi misi di rapat paripurna, makanya para anggota dewan kembali dari perjalanan dinas," ujarnya.

Kepergian para anggota DPRD Kabupaten Bandung untuk studi banding keluar daerah ini sesalkan oleh pengamat anggaran dari Sekolah Politik Anggaran (Sapola) Perkumpulan Inisiatif Bandung Nandang Suherman. Menurutnya, meski secara regulasi tidak bermasalah, namun dari sisi moralitas sangat buruk.

"Dari sisi regulasi tidak apa-apa, tapi dari sisi moralitas tidak baik. Apalagi sudah ada perintah yang dituangkan dalam intruksi yang mana salah satunya adalah efisiensi perjalanan dinas. Tidak punya etika, suasana sekarang kan negara sedang kekurangan uang untuk pembangunan karena terlalu banyaknya hutang yang dibungkus efisiensi. DPRD Kabupaten Bandung ini terlalu "negong" ditengah suasana seperti ini dan ini bisa celaka. Publik harus menghukum lah apalagi mereka ini kan baru," kata Nandang melalui sambungan telepon.

Sebaiknya, lanjut Nanang, anggota DPRD Kabupaten Bandung ini harus bisa menahan diri. Saat ini sudah jelas aturannya, bahwa berbagai kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat harus dihentikan. Perjalanan dinas yang dibungkus dengan kunjungan kerja ini adalah salah satu kegiatan yang sama sekali tidak ada dampaknya untuk rakyat.

"Perjalanan dinas yang dibungkus oleh kunker itu sudah jadi kebiasaan yang dianggap biasa. Serta dimaklumi,  padahal tujuannya mereka itu ingin mencari pendapatan lebih. Karena pendapatan resmi mereka sudah habis biasanya untuk biaya biaya politik elektoral dan lain sebagainya," ujarnya.

Nandang melanjutkan, kunjungan kerja ini memang diberikan lebel atau judul yang bagus. Yakni peningkatan kapasitas anggota DPRD, namun demikian selama ini sama sekali tidak pernah ada laporan kepada publik soal hasil peningkatan kapasitas ini. 

"Seperti apa bentuk peningkatan kapasitas ini, seperti apa bentuknya. Kalau meningkat secara numerik atau angka itu meningkat dari satu ke tiga nah itu meningkat namanya,  kalau ini kan enggak jelas, apa yang dihasilkan. Nah rakyat jangan diam saja, tapi harus menagih kepada mereka apa hasil dari perjalanan dinas itu," katanya.

Nandang juga menduga jika para anggota dewan ini bisa tetap melakukan perjalanan dinas keluar daerah karena adanya tekanan politik. Sehingga, bagian keuangan sekertariat DPRD tidak berdaya untuk menolak mengeluarkan biaya perjalanan dinas.

"Kalau di pusat hal seperti ini dikunci dulu enggak dikeluarkan. Tapi biasanya ini terjadi karena ada tekanan politik sehingga bagian keuangan tidak berdaya.  Nah ini juga terpulang kepada Bupati terpilih dan Ketua DPRDnya  masa membiarkan. Jangan berseberangan dengan kepatutan, keprihatinan publik ditengah suasana prihtin efisiensi, kok DPRD malah jalan-jalan," ujarnya.

Apalagi, jelas Nandang, daerah tujuan dari kunjungan dinas anggota DPRD Kabupaten Bandung ke Pulau Batam dan Labuan Bajo itu dinilai tidak sesuai dengan karakteristik pariwisata di Kabupaten Bandung. Terlebih, Labuan Bajo adalah objek wisata pantai  kelas premium yang berbeda dengan kebanyakan objek wisata yang ada di Bandung maupun Jawa Barat. 

"Yah mau ngapain ke Labuan Bajo, itu kan wisata premium. Sama Pangandaran saja beda kelas kok, apalagi dengan Bandung yang karakteritik objek wisata nya berbasis alam pegunungan dan lainnya. Begitu juga ke Batam, mau apa yang ditiru disana, kan beda sekali dengan keadaan di Bandung," katanya.