Intruksi Sederhana Dedie saat Evaluasi Admin Medsos OPD dan SiBadra di Kota Bogor

INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meminta admin media sosial (Medsos) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkot Bogor mempunyai kecukupan informasi dan pengetahuan umum untuk menjawab aduan, kritik dan saran dari masyarakat. 

"Ya, tadi saya mengingatkan ke teman-teman ya, di internal terutama. Kami kan pengen kalau dalam sebuah proses membangun citra dari Pemkot Bogor, tentu harus ada mekanisme yang dibangun di internal supaya bisa menyampaikan informasi yang paling akurat kepada publik," ungkap Dedie kepada wartawan usai menghadiri Creative Fest 2025 di Fullbelly Cafe, Kecamatan Bogor Utara pada Rabu 17 Desember 2025.

Dedie memaparkan, jadi ada beberapa hal yang dirinya masih melihat belum ada kecukupan informasi. Tujuannya agar bisa mengcounter apabila ada saran, kritik dan pendapat.

"​Bahkan juga misalnya hal-hal sederhana ya, seperti misalnya di  Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SiBadra) ada aduan 'Pak, jalan bolong di Solis (Soleh Iskandar)'. Nah, itu ada bagian kewenangan pemerintah pusat. Misalnya dalam cara kami merespons aduan, itu kan bisa dulu ditangani SiBadra, tidak perlu ke dinasnya," paparnya. 

Dedie menjelaskan, bisa ada pengetahuan yang sifatnya umum bahwa jalan Solis itu kewenangan milik dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi misalnya.
​
"Hal-hal sederhana, pengetahuan yang kalau menurut saya sangat umum, yang bisa dijadikan pengetahuan untuk para Jubir (Juru Bicara) Pemkot Bogor ini untuk memberikan sedikit gambaran kepada mereka yang memberikan aduan kepada Pemkot Bogor," jelasnya.

​"Jadi hal sederhana saya bilang evaluasi juga ke kami, supaya informasi-informasi yang mestinya mereka basicnya ketahui, mereka juga cukup ilmunya dan cukup pengetahuannya," tambah Dedie. 

Dedie menekankan, jadi yang paling penting bagaimana evaluasi di internal, supaya jangan nanti nunggu dulu respons dari dinas atau OPD, tentunya prosesnya lama. 

"Tapi kalau memang bisa di-counter sejak awal, diberikan pemahaman kepada publik, mungkin masyarakat pun akan lebih cepat merespons dengan positif. Jadi tidak semuanya jalan bolong itu kewenangan misalnya dari Pemkot Bogor. Ada pembagian kewenangan milik provinsi, kewenangan pusat dan pemerintah kota," pungkasnya. ***