Jadi Pilar Penting Perekonomian, Legislator Jabar Minta Pemprov Lindungi UMKM

INILAHKORAN, Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menyebut, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pilar penting dalam perekonomian yang harus dilindungi oleh pemerintah provinsi (Pemprov).

Dia mengatakan, sekitar 98,5 persen atau sekitar 4,5 juta pelaku usaha di Jawa Barat merupakan UMKM, dengan serapan tenaga kerja mencapai 75 persen. Oleh karena itu, bila Pemprov Jabar ingin perekonomian masyarakat terjaga, maka UMKM kata dia harus mendapat perhatian lebih.

“Kalau kita mau berbicara perekonomian, apalagi jangka panjang. Mau tidak mau bicaranya tentang UMKM, karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya dalam kegiatan reses di Kota Cimahi belum lama ini.

Sejauh ini Yunandar menilai, pemerintah belum sepenuhnya memerhatikan UMKM, khususnya dalam memberikan pelatihan penguasaan teknologi. Padahal menurutnya pengetahuan digital sangat penting, guna menunjang usaha pelaku UMKM agar kian berkembang.

Ini terbukti dengan pelaku UMKM di Kota Cimahi, yang diakuinya masih minim penguasaan teknologi digital, terutama dalam memanfaatkan media sosial dan market place untuk mengenalkan serta memasarkan produk mereka.

“Hampir 70 persen UMKM di Cimahi kebanyakan ibu-ibu di atas 40 tahun, usia di atas generasi milenial yang penguasaan teknologi informasi terutama sosial media dan market place itu masih sangat minim,” ucapnya.

Sehingga dia berharap, kebutuhan tersebut dapat difasilitasi oleh pemerintah untuk menggenjot UMKM Jawa Barat supaya semakin berkembang. Tentunya hal tersebut pun akan sejalan dengan meningkatnya serapan tenaga kerja, yang sejauh ini diakuinya tingkat pengangguran masih terbilang tinggi.

“Kalau mereka scale up, UMKM itu akan bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja,” kata dia.

Yunandar mencontohkan, andai 4,5 juta UMKM di Jawa Barat ini bisa meningkatkan usahanya dan menyerap minimal satu orang tenaga kerja baru. Maka dapat dipastikan, minimal 2,1 juta orang pengangguran atau angkatan kerja dapat terserap.

“Satu kunci buat scale up itu bisa terlaksana, adalah bagaimana agar UMKM bisa memperoleh akses terhadap bahan baku yang lebih efisien. Juga akses terhadap pasar, bagaimana caranya Pemerintah Jawa Barat bisa hadir untuk memperluas pasar,” tandasnya. (Yuliantono)