Jangan Tertipu Modus BSU

DI tengah harapan mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026, pekerja perlu lebih berhati-hati agar tak jadi korban penipuan.

Jangan Tertipu Modus BSU
MODUS: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau pekerja agar mewaspadai tautan palsu dan pesan berantai yang mengatasnamakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.(ILUSTRASI/ANTARA FOTO)

Pesan berantai WhatsApp, tautan mencurigakan, hingga pesan langsung yang mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bisa menjadi pintu masuk penipuan yang mengancam keamanan data pribadi.

Kemnaker mengingatkan pekerja agar tidak mudah tergiur informasi pencairan BSU yang belum jelas kebenarannya.

Sebab, di balik janji bantuan yang tampak meyakinkan, ada risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pekerja harus memastikan kebenaran informasi sebelum mengeklik tautan atau menyerahkan data kepada pihak lain.

“Jangan mudah percaya pada informasi di luar kanal resmi Kemnaker dan jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas,” ujar Indah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Modus penipuan berkedok BSU dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya melalui pesan berantai WhatsApp atau pesan langsung (direct message/DM) yang menyertakan tautan untuk mengakses informasi atau mengklaim bantuan.

Bagi pekerja yang tengah menantikan kabar pencairan subsidi, pesan semacam itu mungkin terlihat meyakinkan. Terlebih jika disertai logo Kemnaker atau menggunakan bahasa yang seolah-olah berasal dari instansi pemerintah.

Namun, tampilan yang meyakinkan bukan jaminan bahwa informasi tersebut benar. Indah mengingatkan bahwa logo Kemnaker yang tercantum pada pesan maupun situs tidak serta-merta membuktikan keasliannya.

Pekerja patut curiga apabila sebuah tautan meminta data pribadi secara berlebihan atau menjanjikan pencairan BSU melalui prosedur yang tidak jelas. Karena itu, penting untuk tidak terburu-buru mengikuti instruksi, sekalipun pesan tersebut menyebut nama program bantuan pemerintah.

Untuk memastikan kebenaran informasi, pekerja dapat memantau perkembangan BSU melalui kanal komunikasi resmi Kemnaker dan laman bsu.kemnaker.go.id.

Apabila laman tersebut belum dapat diakses, pekerja diminta bersabar menunggu pengumuman resmi. Menggunakan tautan alternatif yang belum terverifikasi justru dapat meningkatkan risiko menjadi korban penipuan.

Kemnaker juga mengingatkan pekerja untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dapat digunakan pihak lain untuk mengakses akun atau melakukan penyalahgunaan identitas.

Ada empat langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk melindungi diri: Periksa alamat situs sebelum mengeklik. Pastikan alamat laman benar dan sesuai dengan kanal resmi, bukan situs yang sekadar menyerupai situs pemerintah.

Lalu, jaga kerahasiaan data dan kode keamanan. Jangan memberikan kode OTP, PIN, kata sandi, atau informasi pribadi kepada pihak yang tidak terverifikasi.

Selain itu, jangan membayar biaya pencairan. Waspadai permintaan transfer uang dengan alasan administrasi atau biaya lain yang dijanjikan sebagai syarat memperoleh BSU.

Yang terakhir, hentikan akses jika merasa ragu. Tutup tautan mencurigakan dan periksa kembali informasi melalui kanal resmi Kemnaker.

Perlindungan Pertama Indah menegaskan, kewaspadaan pekerja sangat penting untuk mencegah penipuan yang memanfaatkan nama BSU maupun Kemnaker.

Memastikan kebenaran informasi sebelum bertindak dapat membantu pekerja menghindari kerugian sekaligus menjaga keamanan data pribadi.

Menurut Indah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga telah mengingatkan jajaran Kemnaker agar mengantisipasi maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan program bantuan tersebut.

“Bapak Menaker Prof. Yassierli selalu mengingatkan kami untuk mengantisipasi maraknya modus penipuan yang mengatasnamakan BSU dan Kementerian,” kata Indah.

Di tengah beredarnya berbagai informasi tentang bantuan pemerintah, pekerja perlu mengingat satu hal: jangan biarkan harapan mendapatkan bantuan membuat data pribadi jatuh ke tangan yang salah.

Memeriksa sumber informasi dan menunggu pengumuman resmi merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi diri dari penipuan.

(bsf)


Editor : Inilahkoran