Janji Manis Kuliah Gratis

PENDIDIKAN gratis hingga perguruan tinggi mulai dihitung. Pemerintah memetakan kebutuhan anggaran dan tahapan pelaksanaannya.

Janji Manis Kuliah Gratis
KEBUTUHAN STANDAR: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/9). Dia menjelaskan soal arahan presiden yang telah ditindaklanjuti dengan mengkaji kebutuhan standar pembiayaan mahasiswa di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN).(PTN. ANTARA/HO-KEMDIKTISAINTEK)

Wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi mulai bergerak dari gagasan menuju hitung-hitungan. Pemerintah kini tengah menghitung kebutuhan pembiayaan yang diperlukan agar seluruh mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat menempuh pendidikan tanpa terbebani biaya kuliah.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah memulai penghitungan tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perluasan akses pendidikan tinggi.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah mengkaji kebutuhan pembiayaan standar per mahasiswa di seluruh PTN.

"Bapak Presiden sebenarnya pernah memerintahkan kami beberapa waktu lalu untuk melakukan kajian mengenai hal ini. Kami sudah mulai menghitung juga bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN. Kita sudah kalkulasi," kata Brian, seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (22/9).

Angka-angka itu kemudian dipertemukan dengan kondisi masing-masing kampus. Pemerintah memetakan kebutuhan setiap PTN, jumlah mahasiswa, hingga kemampuan penyelenggaraan pendidikan di masing-masing perguruan tinggi.

Dari sana, gambaran mengenai besaran anggaran yang diperlukan untuk menggratiskan pendidikan di seluruh PTN mulai disusun.

Namun, persoalannya bukan sekadar menghitung berapa rupiah yang harus disiapkan. Pemerintah juga perlu memastikan bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan tanpa mengganggu keberlangsungan pendidikan di kampus-kampus negeri.

Hasil penghitungan dan pemetaan itu nantinya akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan skema sekaligus tahapan pelaksanaannya.

Pemerintah membuka kemungkinan kebijakan tersebut diterapkan secara menyeluruh apabila seluruh prasyarat telah terpenuhi. Sebaliknya, jika kondisi belum memungkinkan, penerapannya dapat dilakukan secara bertahap.

"Nanti tentu pada kesempatan pertama kami akan melaporkan kepada Bapak Presiden hitungan-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN. Barangkali tentu juga kita akan melihat pentahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan," ujar Brian.

Tahun 2027 hingga 2029 pun mulai masuk dalam ruang perencanaan. Rentang waktu tersebut disiapkan sebagai kemungkinan tahapan apabila pendidikan gratis di seluruh PTN belum dapat diterapkan sekaligus.

Proses penghitungan masih berlangsung. Pemerintah ingin memastikan setiap keputusan memiliki pijakan data yang cukup, terutama karena kondisi setiap perguruan tinggi tidak sepenuhnya sama. (gin)


Editor : Inilahkoran