Jawa Barat di Ambang Bencana Ekologis, Ini Peringatan Walhi

INILAHKORAN.ID - Hujan yang kian sering mengacaukan kota-kota di tanah air membawa satu pesan yang tak boleh diabaikan. alam sedang menagih balas. Di jawa barat, pengingat itu terdengar semakin keras. 

Direktur Eksekutif Walhi jawa barat, Wahyudin Iwang, menyebut rangkaian petaka yang melanda berbagai daerah dalam beberapa minggu terakhir bukan sekadar persoalan cuaca ekstrem.

“Banjir bandang, longsor, tanah amblas bukan semata karena intensitas hujan yang tinggi,” ujarnya, Selasa 2 dESEMBER 2025. 

Menurut dia, bencana yang terjadi belakangan ini adalah bencana ekologis akibat dari kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia secara sistematis. 

“Ada faktor kuat yang memicu rentan serta tingginya fenomena bencana, salah satunya deforestasi di kawasan hutan," ungkapnya.

jawa barat, provinsi berpenduduk terbanyak di negeri ini, menanggung risiko lebih besar. Daftar ancamannya panjang: tsunami, letusan gunung api, banjir bandang, hingga puting beliung. Namun ancaman terbesar justru datang dari kerakusan manusia yang mengecilkan kemampuan alam menjaga dirinya sendiri. 

“Kita tidak bisa mengelak jika alam sudah mengingatkan atas keserakahan manusia,” kata Iwang.

Kerusakan itu terlihat dari laju perubahan ruang yang sulit dibendung. Dalam dua tahun terakhir, Walhi mencatat penyusutan tutupan hutan di jawa barat mencapai 43 persen. 

Kawasan lindung, hutan produksi tetap dan terbatas, perlahan berubah menjadi lokasi tambang, properti, wisata hingga proyek energi seperti geothermal. 

Pada saat yang sama, ia menuding pemerintah justru ikut menyuburkan perubahan itu. 

“Upaya pencegahan, pemulihan serta perbaikan lingkungan masih dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan oleh pemerintah," terang dia.

Di sektor pertambangan, sikap abai pemerintah terlihat terang. Tahun 2023, ada 54 izin usaha tambang habis masa berlakunya. Namun aktivitas tambang tetap berjalan. 

Tahun berikutnya, Walhi menemukan 176 titik tambang ilegal di jawa barat. Sumedang dan Tasikmalaya menduduki dua posisi teratas, masing-masing dengan 48 lokasi tambang. Menyusul Bandung, Bogor, Cianjur, Purwakarta, hingga Cirebon. 

“Pemerintah tidak pernah menertibkan perusahaan-perusahaan yang ijinnya telah habis namun masih beroperasi,” tutur Iwang.

Alih fungsi lahan menjadi ancaman lainnya. Di kawasan imbuhan—wilayah yang mestinya menyerap air—pembangunan perumahan, industri, dan pariwisata terus menggerus hamparan persawahan. 

Walhi mencatat penyusutan bisa mencapai 20 hektare per tahun. Air yang dulunya tertahan di tanah kini mengalir deras di permukaan, memperbesar peluang banjir.

Iwang juga menyoroti lemahnya penegakan hukum. Ia menyindir pola yang sama terjadi tiap kali bencana datang: pejabat ramai-ramai muncul setelah wilayah luluh lantak dan korban berjatuhan. 

Ia menyebut negara lalai memenuhi kewajibannya melindungi lingkungan. Hingga kini, lahan kritis mencapai 900 ribu hektare belum direstorasi dengan serius. Bahkan, menurutnya, izin-izin pembangunan terus meluas hingga kawasan yang menyandang fungsi vital dalam menjaga keseimbangan ekologis.

Karena itu, Walhi menuntut langkah tegas dan strategis untuk meminimalkan risiko bencana. 

“Pemerintah penting dan harus menjalankan rencana mitigasi dengan serius,” ucap Iwang. 

Ia menekankan perlunya pengetatan aktivitas yang mempengaruhi kawasan hutan, pemetaan kerentanan bencana di setiap daerah, serta penegakan hukum tanpa terkecuali, baik kepada pelaku langsung maupun pemberi izin.