Kadisbudpar Cirebon Lawan Larangan Study Tour KDM

INILAHKORAN, Cirebon – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang melarang kegiatan study tour ke luar provinsi menuai pro dan kontra. Salah satu pihak yang menanggapi adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Abraham Muhammad. 

Dalam pernyataannya, Abraham secara terbuka mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai, larangan ini terlalu generalisasi dan justru bisa membawa dampak negatif bagi dunia pendidikan dan industri pariwisata.

"Saya salah satu orang yang mendukung dan memilih beliau menjadi gubernur. Namun, dalam konteks study tour, saya pribadi maupun sebagai kepala dinas tidak setuju dengan kebijakan ini," ujarnya.  Selasa 25 Maret 2025.

Menurut Abraham, larangan ini muncul sebagai respons atas kecelakaan yang menimpa peserta study tour, namun ia menilai kebijakan ini kurang tepat karena tidak menyasar akar masalah yang sebenarnya. 

"Seyogyanya dari kecelakaan tersebut, yang harus diminta pertanggungjawaban ada empat pihak, bukan langsung melarang study tour ke luar provinsi," ungkapnya. 

Ia menjelaskan, ada empat aspek yang harus dievaluasi sebelum membuat kebijakan drastis seperti itu yaitu pertama Pengusaha Travel terkait kelayakan kendaraan harus diperiksa dengan teliti, apakah sesuai antara tahun produksi dan performanya. 

"Kedua Dinas Perhubungan, Korlantas dan Kepolisian. Mereka sejauh mana peran pihak kepolisian dalam memastikan keselamatan perjalanan. Dinas PUTR apakah akses jalan yang dilewati dalam kondisi aman dan layak untuk dilewati," jelasnya.

Menurut Abraham, jika ingin menyelesaikan masalah, maka yang perlu diperbaiki adalah sistem pengawasan, bukan langsung melarang study tour ke luar provinsi.  Jangan sampai ada kesan seolah-olah ada rumah yang dalamnya ada tikus. Lalu rumahnya yang dibakar. Padahal, penyakitnya itu tikus. Tikusnya yang harus dibuang, bukan rumahnya yang dihancurkan," paparnya.

Abraham juga menyoroti pentingnya study tour sebagai bagian dari pengalaman belajar siswa. Ia mengenang masa kecilnya, di mana kegiatan piknik sekolah menjadi bagian dari pembelajaran dan mempererat kebersamaan. 

Selain itu, Abraham juga mengkhawatirkan dampak ekonomi dari kebijakan ini, terutama bagi industri pariwisata di Jawa Barat. Ia memperingatkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan secara kaku, justru bisa merugikan sektor pariwisata sendiri. 

"Yang saya khawatirkan, nantinya para agen travel dari luar Jawa Barat akan bersikap dan memboikot daerah kita. Kalau sudah begitu, justru PAD kita yang rugi," ujarnya. 

Sementara itu, Wakil ketua Gabungan Pengusaha Tour and Travel (Gapitt) Cirebon, Nana Yohana menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi ini. Dia mengaku, pengusaha travel di Ciayumajakuning sangat dirugikan.

"Banyak pesanan yang dibatalkan karena ada pernyataan tersebut. Saya bukan membahas kebijakannya, tetapi pernyataan Pak KDM di media sosial berdampak luas. Bahkan, kunjungan dari Jawa Tengah ke Jawa Barat juga banyak yang dibatalkan karena efek domino ini," keluhnya.

Dia menambahkan, penurunan jumlah pemesanan wisata sangat drastis, terutama dari sektor study tour sekolah yang merupakan segmen terbesar dalam industri ini. Menurut Nana, jika sebelumnya sebuah grup wisata keluarga hanya menyewa satu bus, perjalanan sekolah bisa mencapai lima hingga enam bus sekaligus. Sehingga, dampaknya sangat terasa. 

"Sejak larangan diberlakukan sudah ada ribuan order yang dibatalkan. Saya kehilangan sekitar enam pesanan sekolah, sementara rekan saya kehilangan delapan pesanan. Beberapa lainnya menyebut lima sekolah membatalkan perjalanan mereka," tukas nana. (maman suharman)