Kakao, Jalan Hijau Menghidupkan Lahan Kritis

INILAHKORAN.ID - Dari lahan kritis, harapan baru ditanam. kakao dan kelapa menjadi simbol kolaborasi antara pemulihan lingkungan dan pembiayaan berkelanjutan.

Langit Cangkuang, Desa Nagrak, Kabupaten Bandung yang teduh, menjadi saksi dimulainya upaya menghidupkan kembali lahan-lahan kritis. 

Barisan bibit kakao dan kelapa ditanam sebagai penanda awal gerakan yang lebih besar, Kamis 22 Januari 2026. Gerakan itu menghubungkan pemulihan lingkungan dengan pembiayaan berkelanjutan dan kesejahteraan petani.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengawali langkah tersebut melalui Kick Off Revitalisasi lahan kritis lewat Gerakan Tanam kakao dan kelapa. 

Kegiatan ini tidak sekadar seremoni tanam, tetapi menjadi simbol sinergi lintas sektor dalam membangun ekosistem pembiayaan hijau di daerah.

kakao dipilih karena potensinya yang strategis. Di tengah tren kenaikan harga global, komoditas ini menyimpan peluang besar bagi peningkatan pendapatan petani dan perekonomian daerah. 

Namun di Jawa Barat, penurunan luas areal tanam dan produktivitas justru menjadi tantangan nyata. Kondisi inilah yang mendorong OJK dan Pemprov Jabar menyiapkan skema penguatan pembiayaan dan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan.

Revitalisasi lahan kritis dirancang menyasar sekitar 15 ribu hektare lahan di sembilan kabupaten. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap, dengan target akhir menciptakan kemandirian usaha perkebunan rakyat berbasis kakao dan kelapa.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman menegaskan, inisiatif ini sejalan dengan arah kebijakan nasional di sektor keuangan hijau.

“Pengembangan kakao berkelanjutan didorong melalui skema kemitraan terpadu (closed loop) yang melibatkan petani, offtaker, dan industri jasa keuangan. Skema ini bertujuan memperkuat akses pembiayaan bagi petani, memberikan kepastian pasar, serta mendukung pengelolaan risiko pembiayaan secara prudent,” ujar Darwisman.

Berdasarkan kajian awal, kebutuhan investasi untuk mengubah lahan kritis menjadi perkebunan kakao produktif diperkirakan mencapai Rp125 juta hingga Rp175 juta per hektare. 

Nilai tersebut membuat dukungan perbankan menjadi faktor krusial. Sejumlah bank telah menyatakan kesiapan mendukung pembiayaan sesuai ketentuan dan prinsip kehati-hatian, mulai dari Bank bjb, Bank Mandiri, BNI, hingga BRI.

“Dukungan industri perbankan diarahkan pada penyediaan akses kredit dan pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM,” tambah Darwisman.

Selain pembiayaan, pendampingan menjadi pilar penting program ini. OJK bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memberikan edukasi kepada petani, sekaligus memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan agar rantai usaha kakao dapat tumbuh secara utuh dan berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, melihat pengembangan kakao berbasis perkebunan rakyat sebagai jalan strategis yang menyatukan kepentingan ekonomi dan lingkungan.

“Pengembangan kakao berbasis perkebunan rakyat berpotensi mendukung konservasi lahan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta menciptakan peluang kerja melalui pengelolaan yang berkelanjutan dan terintegrasi, termasuk melalui penerapan pola tanam tumpang sari,” ujarnya.

Dari Desa Nagrak, langkah kecil itu dimulai. Bibit-bibit yang ditanam hari ini memang belum berbuah, tetapi skema pembiayaan hijau dan kemitraan yang dibangun di atasnya diharapkan mampu menumbuhkan harapan baru.

lahan kritis bisa kembali produktif, dan petani bisa berdiri lebih kuat dalam ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.